Statistik perdagangan orang 2020–2025 memperlihatkan ironi: negara merdeka, rakyat tetap terperangkap sindikat lintas batas

“Indonesia bebas dari penjajah, tapi belum bebas dari eksploitasi.”

LBJ - Setiap Agustus, perayaan kemerdekaan selalu digelar meriah. Namun di balik kembang api dan parade, ada kenyataan muram: ribuan warga Indonesia masih menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Kisah Nazwa Aliyah, gadis 19 tahun asal Deli Serdang yang meninggal di Kamboja, hanyalah wajah paling baru dari statistik yang membengkak. Data dalam lima tahun terakhir menyingkap betapa kemerdekaan belum menghadirkan perlindungan utuh.

Angka-angka yang Menampar

Antara 2020 hingga 2024, tercatat 1 198 perempuan dewasa dan 1 265 anak Indonesia menjadi korban perdagangan orang. Artinya, hampir setiap minggu ada keluarga yang kehilangan anak atau kerabat ke dalam jerat sindikat.

Tahun 2023 menorehkan rekor kelam: 1 061 kasus dengan 3 363 korban. Laporan Kemenko PMK juga menyebutkan 3 703 WNI terjebak dalam skema online scamming, dan 40 persen di antaranya termasuk perdagangan orang.

Ironinya, angka 2025 bahkan lebih mencemaskan. Hanya dalam tiga bulan pertama, korban sudah mencapai 1 503 jiwa. Hingga pertengahan Juli, ada 404 kasus baru. Lonjakan ini menandakan sindikat bekerja lebih cepat daripada aparat.

Polisi yang Lamban, Negara yang Tertinggal

Keluarga Nazwa sempat melapor ke polisi ketika anaknya hilang kontak. Laporan ditolak dengan alasan Nazwa masih sempat berkirim pesan. Kasus ini memperlihatkan pola yang berulang: aparat lebih suka menunggu bukti nyata daripada bertindak cepat.

Dalam TPPO, setiap jam keterlambatan berarti semakin sulit melacak korban. Sayangnya, paradigma hukum di Indonesia masih reaktif, bukan preventif. Negara terlihat merdeka di atas kertas, namun tidak sigap ketika warganya diculik oleh jebakan kerja palsu lintas negara.

Ironi Regional: Belajar dari Tetangga

Indonesia bukan satu-satunya negara yang bergulat dengan TPPO. Filipina menghadapi masalah serupa, dengan jutaan pekerja migran di luar negeri yang rentan eksploitasi. Namun pemerintah Filipina relatif lebih agresif: mereka punya hotline darurat khusus migran, sistem repatriasi cepat, dan jaringan shelter di negara-negara rawan.

Thailand, yang lama dikenal sebagai pusat transit perdagangan manusia di Asia Tenggara, ditekan komunitas internasional hingga memperbaiki mekanisme investigasi dan perlindungan korban. Hasilnya belum sempurna, tetapi ada kemauan politik untuk menutup ruang bagi sindikat.

Indonesia sering menyatakan komitmen, tetapi di lapangan penegakan hukum lemah, koordinasi antarinstansi lamban, dan korban lebih dulu jadi angka sebelum negara sempat bergerak.

Merdeka yang Belum Merdeka

Delapan puluh tahun merdeka, bangsa ini masih berhadapan dengan bentuk kolonialisme baru: eksploitasi tenaga kerja dan tubuh manusia. Bedanya, penjajah kali ini bukan bangsa asing yang membawa senjata, melainkan sindikat global yang memanfaatkan celah hukum dan mimpi sederhana rakyat untuk hidup lebih layak.

Baca juga: Kemerdekaan 80 Tahun, Warga Tetap Jadi Korban TPPO: Kisah Nazwa dan Lemahnya Respons Negara

Program Desa Binaan Imigrasi, UU TPPO, hingga kerja sama bilateral seolah jadi jargon tahunan. Namun ribuan warga tetap jatuh dalam perangkap. Data demi data menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia masih simbolis, belum substantif.

Pertanyaan di Tengah Perayaan

Ketika bendera dikibarkan, perlu ditanyakan ulang: merdeka untuk siapa? Selama warga masih bisa diculik janji palsu pekerjaan, selama aparat menolak laporan keluarga, selama negara kalah cepat dari sindikat, maka kemerdekaan hanya berhenti di panggung upacara.

Setiap nama dalam statistik itu adalah Nazwa baru. Setiap angka adalah keluarga yang menunggu kepastian. Delapan puluh tahun merdeka, Indonesia masih gagal memberikan arti kemerdekaan paling dasar: hidup bebas dari rasa takut dieksploitasi.(*)

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini