LBJ – Penetapan tanggal 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan Nasional (HKN) mengundang polemik publik lantaran bertepatan dengan hari ulang tahun Presiden Prabowo Subianto. Namun, Nano Asmorodono, maestro seni ketoprak asal Yogyakarta sekaligus inisiator usulan HKN, mengaku sama sekali tidak tahu soal tanggal lahir Presiden RI ke-8 itu.

"Kalau itu bertepatan dengan lahirnya Pak Prabowo, saya malah enggak tahu, aku enggak tahu, aku enggak ngerti lahirnya Pak Prabowo kapan, lahirnya Pak Jokowi [Presiden ketujuh RI Joko Widodo] kapan," ujar Nano kepada wartawan.

Nano menginisiasi usulan tersebut bersama delapan tokoh budaya lainnya yang tergabung dalam kelompok Sembilan Garuda Plus. Ia menegaskan bahwa gagasan itu murni lahir dari kalangan seniman, bukan manuver politik.

Baca juga : Fadli Zon Jawab Kritik soal Pernyataan Pemerkosaan Massal 1998 yang Tuai Kecaman

"Saya inisiator, pengusulnya ini ada Sembilan Garuda Plus. Inisiator saya, saya lontarkan kepada teman-teman, [ide] ditangkap oleh Sembilan Garuda Plus itu," kata Nano.

Menurut Nano, tanggal 17 Oktober dipilih karena merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951, yang diteken Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Sukiman. Regulasi itu menetapkan Garuda Pancasila sebagai lambang negara lengkap dengan semboyan "Bhinneka Tunggal Ika".

"Kalau itu diarani bareng lahirnya Pak Prabowo, saya enggak tahu. Ini murni dari keinginan seniman, bukan titipan atau menjilat siapa-siapa," tegas Nano.

Nano juga menyebut bahwa proses pengajuan HKN melewati kajian akademik dan diskusi panjang melalui Focus Group Discussion (FGD) dengan berbagai komunitas budaya. Ia menyebut HKN sebagai "rumah besar" bagi berbagai ekspresi kebudayaan nasional, mulai dari tari, wayang, keris hingga teater tradisional.

Baca juga :Segini Ternyata Gaji dan Tunjangan Wamen hingga Stafsus di Era Prabowo

"Yang penting itu tadi, tidak ada kaitannya apa-apa dengan siapapun, murni ini dari seniman murni, seniman yang ora kondang, seniman yang murni pengen punya Hari Kebudayaan karena itu pekerjaan, menjadi profesi, ini diterima ya syukur alhamdulillah, sing wong cilik sing ngusulke dudu wong gede sing ditompo, ya karena ini kemurnian dan kesucian itu bukan ada tendensi yang lainnya opo meneh politik," ujarnya.

Namun demikian, penetapan ini justru memunculkan anggapan publik bahwa tanggal 17 Oktober dipilih untuk mengkultuskan sosok Prabowo, karena bertepatan dengan hari kelahirannya pada 17 Oktober 1951. Sorotan itu membuat Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, angkat bicara.

"Kita tidak menganut otak-atik gathuk atau cocoklogi, kalau kebetulan enggak apa-apa. Ini kan soal kebetulan. Kebetulan-kebetulan itu banyak. (Tanggal) 21 Juni Bung Karno wafat, 21 Juni Presiden ke-7 Indonesia lahir. Kalau cocoklogi bisa panjang, tapi kita tidak menganut cocoklogi," ujar Hasan di Istana, Rabu (16/7).

Baca juga :Mantan Rektor UGM Tarik Ucapan soal Kuliah & Ijazah Jokowi, Ini Alasannya

Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, yang juga politikus Partai Gerindra, telah menandatangani SK Nomor 162/M/2025 pada 7 Juli 2025, yang resmi menetapkan 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan Nasional.

Fadli mengklaim keputusan itu berangkat dari gagasan para seniman dan budayawan Yogyakarta sejak Januari 2025, bukan keputusan sepihak. Ia pun mengajak masyarakat untuk menjadikan HKN sebagai momentum memperkuat karakter dan identitas kebudayaan bangsa.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini