LBJ– Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengumumkan rencana inovatif untuk mendanai proyek ambisius tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall. Ia menyatakan bahwa salah satu sumber pendanaan utama akan berasal dari pengelolaan sampah kota menjadi energi listrik. Ide ini muncul saat Pramono Anung menjadi pembicara dalam acara Jakarta Future Festival di Taman Ismail Marzuki (TIM) pada Minggu (15/6), sehari setelah dirinya dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Pramono Anung memaparkan visinya dalam mengatasi tantangan keuangan pembangunan infrastruktur megah ini. Ia mengungkapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta saat ini mencapai Rp91 triliun dan diproyeksikan akan terus meningkat pada tahun-tahun mendatang. Pramono juga menyebutkan bahwa rata-rata Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berada di kisaran Rp5-6 triliun, dengan realisasi SiLPA sekitar Rp2-3 triliun.

"Kalau itu bisa dilakukan, maka kami setiap tahun minimum harus spend sekitar Rp5 triliun untuk Sea Wall sepanjang 19 kilometer (km)," ujar Pramono, dilansir dari Antara. Ia berharap, pembangunan tanggul laut raksasa sepanjang 19 km ini akan menjadi proyek menantang namun menguntungkan bagi Ibu Kota.

Baca juga : Pramono-Rano Peringkat Kelima Survei Kepuasan Publik, Stafsus Gubernur Ungkap Penyebabnya

Sampah Jadi Energi

Kunci dari strategi pembiayaan ini terletak pada pengolahan sampah. Pramono Anung menjelaskan bahwa seluruh sampah akan diolah menjadi energi melalui Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Dengan skema ini, persoalan sampah di Jakarta diharapkan akan teratasi secara tuntas. Pemprov DKI berencana membangun empat PLTS, di mana satu PLTS feeder per harinya dapat menghasilkan sekitar 1.500 Mega Watt (MW).

"Persoalan sampah selesai, persoalan listriknya terpenuhi, pencemarannya juga akan berkurang banyak, dan itu kemudian kan ada revenue (pendapatan) buat Jakarta. Revenue ini akan digunakan untuk membangun Giant Sea Wall," tegas Pramono, menjelaskan siklus pembiayaan yang saling menguntungkan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam penutupan konferensi infrastruktur ICI 2025 di JCC Senayan, Jakarta, pada Kamis (12/6), sempat menyinggung peran Pemprov Jakarta. Presiden Prabowo meminta Pemprov Jakarta untuk "patungan" melalui APBD dalam pembangunan mega-proyek tanggul laut raksasa yang membentang sepanjang 500 kilometer dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur, dengan total biaya mencapai USD80 miliar. Khusus untuk Teluk Jakarta, proyek ini membutuhkan biaya antara USD8 miliar hingga USD10 miliar.

Baca juga :Pramono Anung: WTP 8 Kali Beruntun Jadi Pemantik Tata Kelola Pemerintahan Jakarta

"Khusus untuk teluk Jakarta, kemungkinan 8 (miliar) sampai 10 miliar dolar (AS), kalau 8 sampai 10 miliar dolar, saya kira kita sendiri mampu. Di sini ada hadir Gubernur DKI? Tidak? Enggak hadir? Waduh. Coba diselidiki kenapa tidak hadir," kata Prabowo seraya berkelakar dalam sambutannya.

Meskipun sempat berkelakar soal ketidakhadiran Pramono, Presiden Prabowo menegaskan bahwa ia telah bertemu dengan Gubernur DKI itu beberapa hari sebelumnya. Ia juga mengirim utusan untuk memastikan Pemprov Jakarta mendukung pembangunan megaproyek yang sudah direncanakan sejak tahun 1995 ini.

"Saya dapat jawaban 'dukung'. Alhamdulillah. Karena APBD-nya DKI sangat besar. Jadi saya bilang DKI harus urunan. Pemerintah pusat urunan," kata Prabowo. Presiden Prabowo memproyeksikan kontribusi APBD DKI Jakarta untuk pembangunan tanggul laut raksasa setidaknya mencapai USD8 miliar, yang dapat dialokasikan sebesar USD1 miliar per tahun.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini