LBJ - Israel secara tegas memutuskan untuk menghadang rencana kunjungan para menteri luar negeri Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Mesir, dan Qatar ke wilayah Tepi Barat untuk menemui Otoritas Palestina (PA). Kabar ini mencuat setelah Axios melaporkan pernyataan pejabat Israel pada Jumat.

Para diplomat tinggi dari sejumlah negara Arab, termasuk Arab Saudi, UEA, Mesir, Yordania, Qatar, bahkan Turki, awalnya dijadwalkan akan menyambangi Tepi Barat pada Minggu. Sebelumnya, CNN juga telah memberitakan bahwa para menteri ini bermaksud untuk bertemu langsung dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas di Kota Ramallah.

Namun, harapan kunjungan diplomatik ini pupus di tengah jalan. The Times of Israel, mengutip pejabat senior Israel pada Jumat, melaporkan bahwa otoritas Zionis telah secara resmi menghalangi rencana kunjungan tersebut.

"Israel tidak akan bekerja sama dengan langkah-langkah yang dirancang untuk membahayakan mereka dan keamanannya," kata pejabat Israel tersebut, menjelaskan alasan di balik pencegahan kunjungan.

Baca juga : PBB Sebut Gaza Tempat Paling Kelaparan di Bumi di Tengah Blokade Bantuan Israel

Pejabat itu juga mengungkapkan kepada The Times of Israel bahwa pertemuan yang direncanakan pada Minggu di Tepi Barat tersebut memiliki tujuan spesifik: "mempromosikan pembentukan negara Palestina." Penolakan ini menunjukkan sikap Israel yang sangat berhati-hati terhadap segala bentuk inisiatif yang dapat mendorong kedaulatan Palestina, yang mereka anggap mengancam keamanan mereka.

Keputusan Israel untuk memblokir kunjungan ini tidak terlepas dari langkah kontroversial yang mereka ambil pada Kamis sebelumnya. Israel telah menyetujui inisiatif Menteri Pertahanan Israel Katz dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich untuk membangun 22 permukiman baru di Tepi Barat. Wilayah ini sendiri telah diduduki Israel sejak perang tahun 1967.

Baca juga : Gencatan Senjata Gaza: Israel Setuju, Hamas Menolak!

Inisiatif pembangunan permukiman ini bertujuan untuk memulihkan wilayah yang sebelumnya dievakuasi. Selain itu, rencana tersebut juga mencakup pembangunan empat permukiman baru di dekat perbatasan barat dengan Yordania. Pembangunan permukiman ini telah lama menjadi sumber ketegangan dan kecaman internasional karena dianggap melanggar hukum internasional dan menghambat solusi dua negara.***

Sumber: Sputnik-OANA

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini