LBJ - Badan Penyelenggara Haji (BPH) memastikan akan memberantas praktik kartel penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Langkah ini diambil demi memberikan pelayanan terbaik dan memastikan transparansi kepada masyarakat, terutama calon jemaah haji.

"Memang ada fakta bahwa pengelolaan haji itu ada kartel, dan ini selalu kami ingatkan," kata Wakil Kepala BPH Dahnil Anzar Simanjuntak di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Senin (26/5).

Pernyataan tersebut disampaikan Dahnil usai melepas keberangkatan 423 calon haji kelompok terbang (kloter) 13 yang berasal dari Kabupaten Pasaman, Kabupaten Solok, Kota Sawahlunto, dan Kota Padang. Menurut Dahnil, praktik kartel ini tidak hanya terjadi di luar negeri, tetapi juga di tanah air. Hal ini akan menjadi fokus utama BPH karena pada musim haji 2026 mendatang, penyelenggaraan ibadah haji akan sepenuhnya ditangani langsung oleh BPH.

"Praktik kartel ini yang harus dibersihkan," tegas Dahnil, menunjukkan komitmen kuat BPH.

Baca juga : Jemaah Haji Indonesia Dilanda Pneumonia: 99 Kasus Terdeteksi

Dahnil juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginginkan penyelenggaraan ibadah haji terbebas dari praktik korupsi yang merugikan negara, terutama calon jemaah haji.

"Pak Prabowo sudah menginstruksikan ke depan pengelolaan haji itu harus terbebas dari praktik korupsi, akuntabel, dan transparan," ujarnya.

Dalam kunjungan kerjanya ke Ranah Minang, Dahnil menyampaikan bahwa BPH juga sedang mengkaji durasi waktu jemaah haji selama di Arab Saudi.

"Kemungkinan kita memangkas lima sampai 10 hari penyelenggaraan ibadah haji," jelasnya, mengindikasikan upaya efisiensi waktu.

Baca juga : PPIH Siapkan 183 Petugas Khusus untuk Layanan Haji Lansia dan Disabilitas

Selain itu, BPH sedang memikirkan solusi agar calon jemaah haji tidak lagi menyewa pesawat, seperti yang terjadi pada musim haji saat ini, demi menekan biaya yang dikeluarkan. Salah satu gagasan yang akan diupayakan BPH adalah mendorong pihak maskapai mengangkut logistik atau wisatawan dari Arab Saudi menuju Indonesia pada penerbangan pulang.

Dahnil meyakini, apabila gagasan ini terwujud, hal tersebut akan sangat menguntungkan banyak pihak, terutama calon jemaah haji, karena ongkos yang dikeluarkan tidak sebesar saat ini.

"Ini semua merupakan amanah Presiden bagaimana kita menekan ongkos haji," tutupnya, menegaskan misi BPH untuk meringankan beban jemaah.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini