LBJ - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk menghentikan sementara kebijakan penempatan anak "nakal" di barak militer. Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, mendesak evaluasi menyeluruh terhadap program tersebut.

"Kita kan sudah menyampaikan hasil pengawasan kemarin kepada pemerintah daerah," kata Jasra usai rapat audiensi dengan Komisi XIII DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (26/5/2025).

"Hasil pengawasan kita itu pertama agar program ini untuk sementara dihentikan sampai dilakukan evaluasi terutama terkait regulasi."

Baca juga: Setelah 18 Hari Digembleng, 273 Pelajar Jabar Bangkit dari Barak Militer Rindam Siliwangi

Potensi Pelanggaran Hak Anak dan Definisi "Anak Nakal"

Jasra menyatakan bahwa surat edaran Gubernur Jawa Barat berpotensi melanggar hak anak, khususnya terkait labelling dan non-diskriminasi. Ia menegaskan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak tidak mengenal kategori "anak nakal".

"Karena penyebutan anak nakal dan seterusnya itu tidak kita kenal dalam UU Perlindungan Anak," ujar Jasra. "Yang ada adalah anak-anak dalam perlindungan khusus."

Temuan KPAI di Barak Militer dan Pentingnya Perspektif Perlindungan Anak

KPAI telah meninjau langsung sarana dan prasarana di barak militer. Hasilnya, masih ditemukan perbedaan fasilitas antara satu barak dengan lainnya. Jasra juga menyoroti pentingnya perspektif perlindungan anak bagi para pelatih.

"Melatih anak itu berbeda dengan melatih militer," ungkapnya. "Jadi perspektif pelindung anak itu harus ada. Dan bahkan kita dorong harus ada safe child guarding ya. Bagaimana etika berhadapan dengan anak, bagaimana berkomunikasi dengan anak, bagaimana memahami anak adalah anak."

Baca juga: Ketua GRIB Jaya Tangsel Positif Narkoba dan Jadi Tersangka Penguasaan Lahan BMKG

Evaluasi Lembaga Perlindungan Anak dan Transparansi Program

KPAI juga meminta lembaga-lembaga yang memberikan perlindungan kepada anak, seperti sekolah dan rumah rehat, untuk melakukan evaluasi. Jasra mempertanyakan efektivitas lembaga-lembaga yang dimiliki pemerintah daerah dalam melatih anak-anak.

"Kami tentu ingin ada hal ini dievaluasi dilakukan agar ada ketransparanan gitu ya," ujar Jasra.

Ia menambahkan transparansi diperlukan baik dari sisi SDM, anggaran, maupun dukungan lainnya.

"Oleh sebab itu teman-teman, hal yang perlu kami menjadi perhatian kami adalah karena satu angkatan ini sudah jalan, kami pengin evaluasi dari perubahan pelaku anak ini," ucapnya.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini