LBJ - Mahkamah Agung Israel pada hari Rabu memutuskan bahwa keputusan pemerintah untuk memecat Kepala Keamanan dalam Negeri Ronen Bar adalah "melanggar hukum".

Putusan ini menandai babak terbaru dalam perebutan kekuasaan yang sengit antara pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan sistem peradilan negara tersebut.

Pengadilan menemukan adanya "penyimpangan" dalam proses pemecatan dan menyoroti potensi konflik kepentingan Netanyahu.

Mahkamah Agung menyatakan bahwa keputusan pemerintah untuk memberhentikan kepala Shin Bet diambil melalui proses yang tidak pantas dan melanggar hukum. Selain itu, pengadilan menemukan bahwa Netanyahu memiliki konflik kepentingan dalam upaya pemecatan Bar.

Baca juga: Israel Izinkan 100 Truk Bantuan Masuk Gaza

Hal ini disebabkan Shin Bet juga tengah melakukan penyelidikan terhadap dugaan hubungan antara para pembantu dekat perdana menteri dan Qatar.

Pemicu utama perselisihan ini adalah saling tuduh dan sindir antara Netanyahu dan Bar mengenai kegagalan keamanan mendalam pada serangan 7 Oktober yang dipimpin Hamas.

Awalnya, Netanyahu menyatakan akan memecat Bar karena runtuhnya "kepercayaan," yang dikaitkan dengan peristiwa 7 Oktober yang memicu perang Gaza. Namun, Bar membantah, mengatakan bahwa keputusan Netanyahu dimotivasi oleh serangkaian peristiwa antara November 2024 dan Februari 2025.

Dalam bagian dokumen pengadilan yang tidak dirahasiakan, Bar mengungkapkan bahwa Netanyahu telah mengatakan kepadanya "pada lebih dari satu kesempatan" untuk mengharapkan Shin Bet mengambil tindakan terhadap warga Israel yang terlibat dalam demonstrasi anti-pemerintah.

Fokus khusus ditujukan pada pemantauan para pendukung finansial protes tersebut. Kepala Shin Bet juga menolak menandatangani permintaan keamanan yang bertujuan membebaskan Netanyahu dari memberikan kesaksian di persidangan korupsi yang sedang berlangsung.

Baca juga: Nyawa Ribuan Anak-anak Gaza Terancam di Tengah Blokade dan Kelaparan Massal

Netanyahu menghadapi tuduhan penyuapan, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan publik dalam persidangan tersebut.

Pengadilan menegaskan bahwa keputusan pemecatan Bar dibuat tanpa "dasar fakta" dan tanpa memberinya sidang formal sebelum pemecatannya, demikian laporan Times of Israel.

Putusan hari Rabu mencatat adanya "penyimpangan" dalam proses yang mengarah pada pemecatan Bar, serta "pengabaian terhadap prinsip-prinsip mendasar mengenai keamanan internal."

Kabinet Israel sebelumnya telah memilih untuk memecat Bar pada bulan Maret, yang memicu protes massa dan tuduhan tindakan otokratis oleh pemerintah sayap kanan.

Mahkamah Agung kemudian menunda keputusan tersebut hingga sidang dapat diadakan, setelah beberapa kelompok dan politisi oposisi mengajukan petisi terhadap keputusan pemerintah.

Pada bulan April, pemerintah mencabut keputusan pemecatan Bar sehari setelah ia mengatakan akan mengundurkan diri. Menyusul keputusan Bar untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya, putusan Mahkamah Agung pada hari Rabu menyatakan bahwa "pengumuman ini mengakhiri prosedur [hukum]."***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini