LBJ - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyoroti program pendidikan karakter Pancawaluya Jawa Barat Istimewa. Program ini, yang diinisiasi oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengirimkan pelajar ke barak militer. KPAI menilai program tersebut berpotensi melanggar hak anak.

Ketua KPAI, Ai Maryati Solihah, mengungkapkan kekhawatirannya.

"Kami mengharapkan tidak terjadi pelanggaran hak anak ini, tetapi potensi mengarah ke situ ada, tadi hilangnya referensi asesmen yang jelas (dari psikolog)," kata Ai dalam konferensi pers, Jumat (16/5/2025).

KPAI menyoroti kurangnya rekomendasi dari psikolog profesional sebelum pelajar dikirim ke barak militer.

Baca juga: Delapan WNA Diciduk di Bandara Ngurah Rai Bali Terkait Kasus Narkoba

Temuan KPAI di barak militer Purwakarta dan Lembang menunjukkan adanya permasalahan.

"Ada 6,7 persen pelajar tidak mengetahui alasan mereka dikirim untuk mengikuti program ini," ungkap Ai.

KPAI juga mempertanyakan keseragaman pelatihan untuk pelajar dengan karakteristik berbeda.

"Ada yang mungkin pernah tawuran dengan kenakalan perilaku seperti bolos sekolah, tentu hal ini berbeda, hasil asesmennya apa? Pelatihnya kok bisa sama?" tanya Ai.

KPAI menekankan perlunya penyempurnaan program barak militer. Hal ini bertujuan untuk mencegah pelanggaran hak anak.

"Anak-anak berhak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal dan terbebas dari diskriminasi," ujar Ai.

Baca juga: Kakek di Ngawi Minta Damkar Lepas Pralon yang Tersangkut di Kemaluan

KPAI berkomitmen untuk terus berkoordinasi dan mencari bentuk penyempurnaan program.

"Kami terus lakukan koordinasi lalu bentuk-bentuk penyempurnaan seperti apa dan menghindari adanya situasi yang berpotensi melanggar hak anak," ucap Ai.

KPAI berharap program ini dapat dievaluasi dan disesuaikan agar sesuai dengan prinsip perlindungan anak.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini