LBJ - Keputusan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk terus melanjutkan operasi militer di Gaza, alih-alih memprioritaskan pembebasan tawanan, telah memicu perpecahan mendalam di masyarakat Israel. Keputusan ini menuai kritik tajam dari berbagai kalangan, termasuk mantan pejabat militer dan keluarga tawanan, yang menuduh Netanyahu mengutamakan kepentingan politik dan pribadi di atas segalanya.

Pemerintah Israel, di bawah kepemimpinan Netanyahu, tampak fokus pada pencapaian "kemenangan total" melawan Hamas di Gaza. Hal ini memperlebar jurang kritik yang telah menghantui Netanyahu sejak serangan 7 Oktober 2023.

Kritik tersebut mencakup kegagalan pemerintah dalam mencegah serangan tersebut, ketidakmampuan untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 19 bulan, dan ketidakjelasan visi tentang masa depan Gaza pasca-konflik.

Keputusan Netanyahu pada bulan Maret untuk mengakhiri gencatan senjata secara sepihak, alih-alih melanjutkan perjanjian yang berpotensi membebaskan tawanan, telah memperdalam keretakan di masyarakat Israel.

Baca juga: Tiongkok dan AS Gelar Pembicaraan Dagang Tingkat Tinggi di Swiss Setelah Perang Tarif

Para penentang keputusan ini khawatir bahwa peluang tawanan untuk kembali hidup-hidup semakin menipis.

Gelombang surat terbuka dari dalam unit militer Israel muncul dalam beberapa minggu terakhir, memprotes prioritas pemerintah.

Awal bulan ini, ribuan warga Israel berkumpul di luar Kementerian Pertahanan di Tel Aviv untuk memprotes keputusan Netanyahu mengerahkan 60.000 tentara cadangan. 

Pada pertengahan April, anggota aktif dan mantan angkatan udara Israel, unit elit militer, merilis surat yang menuduh perang tersebut melayani "kepentingan politik dan pribadi" Netanyahu, bukan kepentingan keamanan nasional.

Tuduhan serupa juga datang dari anggota angkatan laut dan badan intelijen Mossad.

Kritikus menuduh Netanyahu memanipulasi perang untuk mempertahankan posisinya dan menghindari penyelidikan atas kegagalan intelijen sebelum serangan 7 Oktober. Ia juga menghadapi tuduhan korupsi dan dugaan penerimaan dana dari Qatar.

Kelanjutan perang memungkinkan Netanyahu untuk mengalihkan perhatian dari masalah-masalah ini, sambil mempertahankan koalisi dengan partai-partai sayap kanan yang mendukung operasi militer yang lebih agresif di Gaza.

Mantan komandan Pasukan Khusus AS, Kolonel Seth Krummrich, memperingatkan potensi kekurangan pasukan cadangan dan dampak negatif perang yang berkepanjangan terhadap masyarakat Israel.

Baca juga: UU ITE Kembali Makan Korban? Amnesty-LBH Kritik Penangkapan Mahasiswi ITB Buat Meme Jokowi-Prabowo

Laporan media Israel juga menunjukkan peningkatan jumlah tentara cadangan yang menolak tugas.

Juru bicara organisasi New Profile menyatakan bahwa penolakan tugas meningkat sebagai respons terhadap perubahan kebijakan pemerintah, seperti pelanggaran gencatan senjata dan indikasi bahwa tujuan perang adalah pendudukan dan pembersihan etnis di Gaza.

Ketidakpuasan publik juga meningkat terhadap pengecualian komunitas Haredi dari wajib militer. Mahkamah Agung Israel telah meminta penjelasan dari Netanyahu mengenai hal ini.

Eskalasi militer Netanyahu, yang didukung oleh sekutu sayap kanannya, memperdalam perpecahan antara kesejahteraan tawanan dan tujuan "kemenangan total".

Konflik ini telah menciptakan ketegangan antara pemerintah dan keluarga tawanan, serta di antara politisi.

Profesor Yossi Mekelberg dari Chatham House mencatat bahwa perang memperdalam perpecahan yang sudah ada dalam masyarakat Israel. Ia menyoroti "racun dalam wacana publik" dan perpecahan antara kelompok sekuler dan religius.

Keputusan Netanyahu untuk terus melanjutkan perang di Gaza telah memicu perpecahan mendalam di Israel, dengan tuduhan bahwa ia mengutamakan kepentingan pribadi di atas pembebasan tawanan dan stabilitas nasional.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini