LBJ - Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus menjalankan program pembinaan karakter bagi siswa bermasalah melalui kerja sama dengan Kodam III Siliwangi TNI AD. Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Jabar, Herman Suryatman, mengungkapkan bahwa hingga saat ini, sebanyak 274 siswa SMA dan SMK telah mengikuti program militer ini.

"Ada 274 yang saat ini tengah mengikuti pendidikan karakter kerja sama Pemprov Jabar dengan TNI AD," ujar Herman Suryatman melalui keterangan tertulis, Kamis (8/5).

Herman menambahkan bahwa program pendidikan karakter ini akan diselesaikan melalui pembelajaran dengan menghadirkan guru kunjung. Secara teknis, para siswa menjalani pendidikan selama 28 hari, dengan jadwal belajar Senin hingga Kamis pukul 12.30-15.30, dan berpotensi adanya penambahan di hari lain sesuai kebutuhan.

Selama masa pembinaan, para pelajar akan tinggal di asrama dengan proporsi pendidikan yang fleksibel, umumnya 40 persen berupa ceramah, motivasi, diskusi, dan bedah kasus, serta 60 persen aktivitas fisik atau praktik.

Baca juga : Kilau Karier Letjen Kunto Kian Terang: Amien Rais Sebut Layak Jadi Capres 2029

Para siswa juga akan mendapatkan pelatihan standar isi kurikulum bela negara TNI AD yang dipadukan dengan kurikulum pendidikan nasional.

Standar proses pelatihan meliputi orientasi, level dasar, dan level lanjutan.

"Adapun standar pelatihnya adalah para pelatih profesional dari Dodik Bela Negara Rindam dan Disdik Jabar," sebut Herman.

Setelah menjalani pendidikan intensif selama 28 hari, para peserta didik diharapkan memiliki standar kompetensi Pancawaluya.

"Usai menjalani program tersebut, para siswa tepat dalam pembinaan oleh Babinsa dan Bhabinkamtibmas selama tiga bulan dan bisa diperpanjang sesuai kebutuhan," tulis Herman.

Baca juga : 69 Siswa Nakal Masuk Barak Militer, Dedi Mulyadi Sebut Mereka Justru Happy

Sebelumnya, Pemprov Jabar menyampaikan bahwa siswa yang terlibat dalam kenakalan remaja, seperti bolos sekolah, tawuran, hingga penyalahgunaan narkoba, dikirim ke barak TNI untuk mendapatkan pembinaan.

Rencana ini menuai beragam respons, termasuk dukungan dan penolakan dari berbagai pihak, salah satunya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, menilai bahwa pengiriman siswa nakal ke barak TNI bukanlah langkah yang tepat. Komnas HAM berpendapat bahwa TNI tidak memiliki kewenangan untuk memberikan civic education atau pendidikan kewarganegaraan kepada siswa.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini