LBJ - Pemerintah bersiap mengambil langkah tegas terhadap organisasi masyarakat (ormas) dan oknum preman yang selama ini diduga mengganggu iklim investasi. Langkah ini diumumkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Budi Gunawan, yang menilai ulah kelompok tertentu telah mencederai kepercayaan pelaku usaha terhadap Indonesia.

 “Tindakan-tindakan mereka menjadi hambatan serius bagi target-target pembangunan yang telah digariskan Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, kita harus bertindak tegas dan terukur,” ungkap Budi Gunawan dilansir dari polkam.go.id.

Menko Polhukam memastikan bahwa pemerintah akan membentuk Satuan Tugas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas. Satgas ini tidak hanya akan melakukan pembinaan, tetapi juga penindakan hukum terhadap pihak-pihak yang meresahkan.

Baca juga : Megawati Hangestri Dirujak Warganet Usai Live Emosional di TikTok

"Semua pihak yang merasa terganggu atau mengalami tekanan dari oknum maupun kelompok ormas dapat menyampaikan keluhannya melalui saluran resmi yang akan kami siapkan. Negara harus hadir dan melindungi hak masyarakat untuk beraktivitas secara aman," tandasnya.

Langkah pembentukan Satgas ini diproyeksikan sebagai strategi menjaga stabilitas ekonomi dan sosial, utamanya dalam mendukung agenda pembangunan nasional era Presiden Prabowo.

Namun, langkah pemerintah ini tak sepenuhnya mendapat sambutan positif. Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menyuarakan keraguannya atas keseriusan pemerintah memberantas ormas dan preman.

“Beneran gak nih? Saya kok ga yakin," ungkapnya lewat akun Instagram @ahmadsahroni88.

Baca juga :Rebut Jersey Marselino dari Bocah, PSSI Jatuhkan Sanksi Blacklist Nonton Timnas

Sahroni menegaskan bahwa pemberantasan tak boleh hanya fokus pada gangguan terhadap investasi, tetapi juga harus menyentuh persoalan-persoalan yang meresahkan masyarakat sehari-hari.

“Berantas segera pak, jangan cuman yang ganggu investasi doang, tapi yang ganggu meresahkan masyarakat juga pak…” tulisnya, sembari menandai Presiden Prabowo Subianto dalam unggahannya.

Pertanyaan publik kini bergulir: bagaimana efektivitas Satgas Terpadu ini ke depan? Apakah tindakan tegas hanya akan menyentuh level permukaan demi investor, atau benar-benar menyelesaikan akar premanisme dan tekanan sosial yang menghantui masyarakat di banyak daerah?

Pembentukan Satgas ini memang menjanjikan ruang pengaduan bagi masyarakat dan pelaku usaha. Tapi tanpa pengawasan independen dan transparansi, publik tetap berhak skeptis.

Apalagi, sejarah menunjukkan bahwa beberapa oknum ormas justru punya kedekatan dengan elit politik lokal maupun nasional.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini