LBJ – Kontroversi mengiringi kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengirim siswa bermasalah ke barak militer. Namun, TNI Angkatan Darat menegaskan bahwa tidak ada pelanggaran hak anak dalam program tersebut.

Brigjen TNI Wahyu Yudhayana, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad), menjawab kritikan publik, termasuk dari Komnas HAM, yang menilai pendekatan tersebut berlebihan dan keluar dari koridor perlindungan anak.

“Dalam program ini juga tidak ada hak-hak anak yang dilanggar, semua atas persetujuan orang tua, bahkan ujian sekolah pun tetap mereka laksanakan selama program tersebut berjalan,” tegas Wahyu, Senin (5/5).

Ia menekankan bahwa kegiatan pembinaan ini dilakukan bersama instansi terkait seperti Dinsos, Dinkes, P3A, Polri, dan lainnya. Tujuan utamanya, menurut Wahyu, adalah pembentukan karakter, bukan bentuk hukuman militer.

Baca juga : BGN Usut Kasus Keracunan Makanan di Bandung dan Tasikmalaya

Di Barak, Karakter Ditanamkan, Bukan Disiksa

Pembinaan yang dilakukan di barak militer bukan tentang disiplin keras khas militer, melainkan soal penanaman nilai tanggung jawab, disiplin, dan empati. Wahyu memastikan kegiatan ini jauh dari hal berbau militeristik.

“Dalam kegiatan tersebut juga jauh dari hal-hal yang berbau militeristik, lebih kepada penanaman karakter dan kepribadian yang juga banyak dilaksanakan kepada anak-anak di institusi lain,” lanjutnya.

Ia juga menyebut bahwa TNI AD hanya bertindak sebagai fasilitator dan tetap menghormati masukan dari berbagai pihak.

Sementara itu, Brigjen TNI Vivin Alivianto, Kepala Staf Divisi Infanteri 1 Kostrad, meninjau langsung pembinaan 39 siswa di Resimen Armed 1 Sthira Yudha, Purwakarta. Ia menyebut program ini sebagai terobosan positif.

Baca juga :Panglima TNI Jadi Sorotan Usai Polemik Mutasi Putra Try Sutrisno

“Saya pribadi melihat ini sangat positif karena banyak orang berpikir hanya saya punya gagasan seperti ini tapi belum pernah dilaksanakan. Ini merupakan terobosan besar dan ini sangat berpengaruh besar kepada masa depannya, negara kita di tangan mereka-mereka” ujarnya.

Program ini digagas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein.

Perubahan Siswa Terlihat Signifikan

Bupati Purwakarta Saepul Bahri menyebut anak-anak yang dibina di barak menunjukkan perubahan sikap secara signifikan. Banyak dari mereka memiliki latar belakang keluarga yang kurang mendukung.

"Saya juga sudah mendapatkan informasi dari pelatih, bahwa perkembangan anak sudah berubah signifikan, bahkan sudah nampak bahwa dia adalah seorang anak manja, kebetulan banyak yang bermasalah dengan keluarga, ibunya meninggal, orangtuanya bercerai anak tinggal sama neneknya kemudian bingung bermanja, mereka manja ke pelatih," ujar Saepul.

Baca juga : Siswa SD dan SMP Dilarang Bawa HP dan Motor ke Sekolah, Dedi Mulyadi Tegaskan Sanksi

Menurutnya, ke depan hasil pembinaan ini akan dilaporkan ke sekolah dan orang tua untuk dievaluasi secara menyeluruh.

Namun, suara berbeda datang dari Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro. Ia menilai pendekatan militeristik tak sejalan dengan prinsip perlindungan anak. Ia menyarankan evaluasi ulang atas program tersebut.

“Sebetulnya itu bukan kewenangan TNI untuk melakukan edukasi-edukasi civic education. Mungkin perlu ditinjau kembali, rencana itu maksudnya apa,” ujarnya, Jumat (2/5).

Atnike juga menilai pendekatan ini berisiko melanggar proses hukum, terutama terhadap anak di bawah umur jika tak disertai landasan hukum yang tepat.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini