LBJ — Wacana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang ingin mengirim siswa bermasalah ke barak militer menuai kecaman dari Imparsial. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang fokus pada isu hak asasi manusia tersebut, menilai kebijakan tersebut tak hanya salah arah, tapi juga menabrak prinsip-prinsip demokrasi dan hak anak.

Rencana ini pertama kali disampaikan Dedi pada 28 April 2025 lalu. Dalam pernyataannya di hadapan awak media, ia mengatakan siswa nakal akan dibina di barak militer selama enam bulan tanpa mengikuti sekolah formal. TNI akan menjemput siswa langsung dari rumah.

“Selama enam bulan, mereka tidak sekolah, tetapi dibina. Nanti TNI yang akan menjemput dari rumah masing-masing,” ucap Dedi kala itu.

Imparsial menilai rencana Dedi melibatkan TNI untuk membina siswa bermasalah merupakan bentuk nyata militerisasi ruang sipil. Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra, menyebut langkah ini mencerminkan sikap inferioritas sipil terhadap militer yang justru bisa mengancam demokrasi.

Baca juga : Gubernur Jawa Barat Bakal Masukkan Kurikulum Wajib Militer untuk SMA

“Rencana kebijakan ini menunjukkan sikap inferioritas sipil terhadap militer yang dalam tahap tertentu berbahaya bagi kehidupan sipil dan demokrasi,” ujar Ardi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (30/4).

Menurut Ardi, fungsi TNI sudah diatur dalam konstitusi dan bukan untuk menangani persoalan sipil, apalagi pendidikan anak. Ia menegaskan bahwa siswa yang dianggap nakal tetap termasuk dalam kategori anak, yang harus dilindungi sesuai prinsip-prinsip hak anak internasional.

Catatan Kelam Kekerasan TNI Jadi Sorotan

Imparsial juga menyoroti catatan kekerasan prajurit TNI dalam enam bulan terakhir sebagai alasan kuat menolak pelibatan militer dalam pembinaan siswa.

“Kami mengingatkan bahwa dalam kurun waktu 6 bulan saja TNI memiliki rekam jejak kekerasan yang berulang-kali dipertontonkan di hadapan publik,” lanjut Ardi.

Baca juga : Dedi Mulyadi Wajibkan Vasektomi untuk Penerima Bansos, Ini Alasannya

Imparsial merinci sejumlah kasus: pembunuhan warga sipil di Deli Serdang (November 2024), kasus pembunuhan bos rental mobil di Tangerang (Januari 2025), pembunuhan 3 anggota polisi dalam kasus sabung ayam di Lampung (Maret 2025), hingga pembunuhan jurnalis perempuan di Banjarbaru (Maret 2025).

“Mengakarnya kultur kekerasan di tubuh TNI jelas-jelas menunjukkan bahwa kebijakan yang akan diambil oleh Dedi Mulyadi tidak hanya keliru tetapi juga berbahaya,” tegas Ardi.

Desakan Hentikan Program

Selain menyebut kebijakan ini berpotensi mempertebal budaya kekerasan di kalangan pelajar, Ardi juga menyayangkan pendekatan militeristik yang dipilih Dedi. Menurutnya, hal itu mencederai semangat UU Sistem Pendidikan Nasional yang menekankan pendidikan harus demokratis, berkeadilan, dan menjunjung tinggi HAM.

Berdasarkan itu semua, Imparsial mendesak Gubernur Jawa Barat untuk menghentikan rencana pelibatan TNI dalam penanganan siswa nakal.

Baca juga : Heboh Aura Cinta, Remaja Viral Debat Dedi Mulyadi Diduga Endorse Pinjol

“Jangan sampai alih-alih perilaku siswa berubah menjadi lebih baik, kebijakan pembinaan oleh TNI justru malah mempertebal budaya kekerasan di kalangan pelajar,” tandas Ardi.

Imparsial juga meminta Menteri Dalam Negeri turun tangan mencegah program ini agar tidak berjalan.

Program yang kini digodok Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Kodam III/Siliwangi tersebut disebut sebagai bagian dari upaya pembinaan karakter generasi muda. Namun, di sisi lain, sejumlah pihak mulai mempertanyakan legalitas dan urgensi kebijakan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM ini.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini