LBJ – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, kembali melontarkan pernyataan tajam dari balik jeruji. Ia menilai berbagai persoalan ekonomi yang tengah menghimpit Indonesia di awal pemerintahan Prabowo Subianto merupakan akibat langsung dari kesalahan tata kelola negara oleh Presiden sebelumnya, Joko Widodo.

Pernyataan tersebut Hasto sampaikan dalam sebuah surat pribadi yang ia tulis sebelum menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jumat (11/4). Surat itu kemudian dibacakan oleh politikus PDIP, Guntur Romli, di hadapan awak media.

“Jadi, segala dampak yang terjadi kesulitan ekonomi, terpaksa efisiensi pada pemerintahan Pak Prabowo sekarang karena akibat dari salah urus negara yang dilakukan oleh Joko Widodo,” ujar Guntur Romli membacakan pernyataan Hasto.

Surat itu bukan sekadar kritik politik. Hasto menilai bahwa bangsa ini harus bersatu menghadapi efek lanjutan dari penyalahgunaan kekuasaan yang ia tuduhkan dilakukan oleh Jokowi.

Baca juga : Presiden Prabowo dan Jokowi Buka Puasa Bersama, Salah Satu Obrolan Soal Hasto Kristiyanto

Selain menyampaikan kritik, Hasto juga menggambarkan kondisi dirinya selama mendekam di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menyebut hidupnya di balik jeruji “semakin sempurna” karena digunakan untuk merenung, berolahraga, dan berpuasa.

"Di dalam tahanan KPK, mas Hasto Kristiyanto selalu mendoakan bangsa dan negara khususnya bagi perjuangan terhadap nilai-nilai keadilan kemanusiaan dan kemerdekaan bagi setiap anak bangsa agar bebas dari rasa takut untuk berbicara," ucap Guntur Romli

Puasa bahkan ia lakukan hingga 36 jam tanpa makan dan minum, yang menurutnya sebagai bagian dari penggemblengan spiritual dan fisik dalam menghadapi persoalan hukum yang menjeratnya.

"Doa tersebut diiringi puasa khusus termasuk 36 jam tidak makan, tidak minum yang ditempatkan sebagai bagian dari penggemblengan jiwa dan raga. Jadi, mas Hasto di tahanan itu beratnya turun 6 kilogram karena rajin puasa dan rajin olahraga," sambungnya.

Baca juga :Beasiswa Indonesia Bangkit 2025 Dibuka, Begini Cara Daftarnya

Hasto saat ini tengah menjalani proses hukum atas dua dakwaan serius dari KPK. Pertama, ia didakwa menghalangi penyidikan terhadap Harun Masiku, buronan dalam kasus dugaan suap terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Kedua, ia dituduh ikut menyuap Wahyu Setiawan sebesar Rp600 juta untuk mengatur pergantian antarwaktu (PAW) caleg PDIP pada 2019 lalu.

Dakwaan itu turut menyeret nama Donny Tri Istiqomah dan Saeful Bahri. Saeful telah divonis bersalah, sementara Harun Masiku masih menjadi buronan hingga kini.

Namun Hasto menolak seluruh tuduhan itu dan menyampaikan keberatannya dalam nota keberatan (eksepsi) yang diajukan ke majelis hakim.

Jaksa dari KPK dengan tegas meminta majelis hakim menolak eksepsi Hasto. Menurut mereka, surat dakwaan telah memenuhi unsur formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 143 KUHAP. Proses persidangan pun tetap bergulir di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

 Baca juga : Era Jokowi Perketat TKDN, Prabowo Siap Fleksibelkan Aturan Demi Daya Saing

Pernyataan Hasto Kristiyanto menambah dinamika politik yang kian memanas di tengah transisi pemerintahan. Tuduhan terhadap Jokowi, kritikan terhadap situasi ekonomi nasional, dan posisinya sebagai terdakwa menjadikan kasus ini tidak hanya persoalan hukum semata, tetapi juga menyentuh ranah opini publik dan politik nasional.

Di balik semua itu, publik masih menanti: apakah Hasto benar akan membuktikan dirinya tidak bersalah, atau justru akan terjerat lebih dalam?***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini