LBJ - Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tengah memfinalisasi berbagai aspek terkait pembukaan Sekolah Rakyat tahun ajaran 2025/2026. Pembahasan intensif ini mencakup rekrutmen guru, peserta didik, serta kurikulum yang akan diterapkan. Langkah ini merupakan implementasi dari Instruksi Presiden (Inpres) No 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi pengentasan kemiskinan ekstrem.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengungkapkan hal tersebut usai melakukan pertemuan di Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta, pada Rabu (9/4/2025).

"Inpres No 8 tahun 2025 sudah keluar, yang menjadi pedoman kita," kata Saifullah dalam keterangan tertulis.

Ia menjelaskan bahwa Inpres tersebut telah membagi jelas tugas antara Kemendikdasmen dan Kemensos.

Dalam pertemuan tersebut, Mensos merinci tugas masing-masing kementerian. Fokus utama pembahasan meliputi proses rekrutmen guru, penyusunan kurikulum, dan mekanisme penerimaan peserta didik Sekolah Rakyat.

Baca juga:Diduga Bius dengan Midazolam, Dokter Residen Rudapaksa Pendamping Pasien di Rumah Sakit

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, menjelaskan bahwa rekrutmen guru akan dilakukan melalui kontrak kerja individu.

"Guru yang dikontrak tidak terikat ASN, dan memang dikontrak untuk mengajar di situ (Sekolah Rakyat)," ujarnya.

Abdul Mu'ti menambahkan bahwa kualifikasi guru lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) akan menjadi pertimbangan. Ia juga menyebutkan bahwa guru-guru ini nantinya berpotensi mengampu lebih dari satu mata pelajaran.

"Yang pertama ia harus fulltime, harus di situ, dan harus disampaikan di awal," tegasnya.

Terkait posisi kepala sekolah, Abdul Mu'ti menyatakan keputusannya akan disesuaikan dengan jumlah siswa di setiap lokasi. Ia memberikan contoh kemungkinan satu kepala sekolah membawahi tiga jenjang sekaligus, yaitu SD, SMP, dan SMA, dalam satu lokasi Sekolah Rakyat.

"Untuk BNBA dari Guru yang akan menjadi tenaga pendidik, akan diserahkan pada 24 April," tuturnya.

Lebih lanjut, Abdul Mu'ti memaparkan keunikan kurikulum Sekolah Rakyat yang akan menggunakan pendekatan individual (individual approach). Pendekatan ini menekankan pada pemetaan kemampuan peserta didik di awal.

Baca juga: Bantah Alibi Rekan Hakim, Erintuah Beber Fakta Uang Suap Vonis Bebas Ronald Tannur

"Sekolah Rakyat akan dikembangkan berbeda dengan sekolah biasa. Siswa bisa masuk kapan saja tanpa mengikuti tahun ajaran, multi entry multi exit," jelasnya.

Ia meluruskan bahwa konsep multi entry multi exit bukan berarti siswa dapat keluar sekolah kapan saja. Namun, siswa memiliki fleksibilitas untuk masuk kapan saja dan mencapai capaian pembelajaran sesuai dengan kecepatan masing-masing.

"Tidak harus semua siswa disamakan. Yang penting adalah mereka bisa belajar dan karakternya terbentuk melalui asrama," imbuh Abdul Mu'ti.

Untuk proses rekrutmen peserta didik, Kemendikdasmen akan memanfaatkan data pokok pendidikan (dapodik) yang diintegrasikan dengan Data Terpadu Sasaran Ekstrem (DTSEN).

"Kami punya dapodik, nantinya akan kami cek dengan DTSEN," kata Abdul Mu'ti.

Ia memastikan bahwa calon peserta didik yang berasal dari desil 1 dan desil 2 DTSEN namun tidak terdata di dapodik akan diidentifikasi sebagai anak putus sekolah.

"Sehingga tidak akan mengambil peserta didik dari mereka yang sudah bersekolah," pungkasnya.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini