LBJ - Staf Khusus Menteri Pertahanan, Deddy Corbuzier, memberikan klarifikasi terkait rapat Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang (RUU) TNI yang berlangsung secara tertutup di Hotel Fairmont, Jakarta. Menurutnya, pertemuan yang digelar pada Sabtu, 15 Maret 2025, tersebut sah secara hukum dan tidak melanggar aturan yang berlaku.

"Itu adalah resmi, konstitusional," ujar Deddy dalam video yang diunggah melalui akun Instagram pribadinya, @mastercobuzier, pada Minggu, (16/5).

Deddy Corbuzier juga menepis anggapan bahwa dalam rapat tersebut dibahas mengenai dwifungsi TNI yang memungkinkan prajurit aktif menduduki jabatan sipil.

Baca juga : Kantor Kontras Didatangi 3 OTK Usai Geruduk Rapat RUU TNI di Hotel Mewah

Ia menegaskan bahwa topik tersebut sama sekali tidak menjadi bagian dari pembahasan.

"Tidak lagi membahas hal-hal seperti dwifungsi TNI," tegasnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin justru menolak keras konsep dwifungsi TNI. Ia memastikan bahwa doktrin tersebut sudah tidak relevan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini.

"Dwifungsi TNI itu sudah dikubur sejak dulu. Arwahnya sudah tidak ada, bahkan jasadnya pun sudah tidak ada," lanjutnya.

Baca juga : DPR Gelar Rapat Pembahasan RUU TNI di Hotel Mewah, Aktivis Protes Transparansi

Deddy juga mengungkapkan bahwa seluruh fraksi di DPR RI turut hadir dalam rapat di Hotel Fairmont. Hal ini, menurutnya, menjadi bukti bahwa keputusan yang diambil dalam forum tersebut sudah mewakili kepentingan rakyat.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini