LBJ - Sejumlah aktivis dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk sektor keamanan melakukan aksi protes terhadap rapat Panja Revisi Undang-Undang (RUU) TNI yang digelar di Fairmont Hotel, Jakarta, pada Sabtu (15/3/2025). Mereka menilai pembahasan revisi ini tidak transparan dan berpotensi menghidupkan kembali dwifungsi TNI.

Salah satu aktivis dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Andrie, mencoba memasuki ruang rapat yang berlangsung di ruang Ruby 1 dan 2. Namun, ia dihalangi oleh dua staf berbaju batik hingga sempat terdorong dan terjatuh.

“Woi, Anda mendorong! Teman-teman, bagaimana kita kemudian direpresif?” teriaknya sambil kembali bangkit.

Bersama dua aktivis lainnya, Andrie terus meneriakkan tuntutan agar pembahasan RUU TNI dihentikan.

“Kami menolak adanya pembahasan di dalam. Kami menolak adanya dwifungsi ABRI! Hentikan pembahasan dwifungsi RUU TNI,” serunya.

Baca juga: Menhan Tegaskan RUU TNI Tak Akan Cabut Larangan Prajurit Berbisnis

Kontroversi Revisi UU TNI

Koordinator Kontras, Dimas Bagus Arya, menegaskan bahwa revisi UU TNI masih mengandung pasal bermasalah yang mengancam demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Salah satu isu utama yang disoroti adalah perluasan penempatan prajurit TNI aktif di jabatan sipil.

“Perluasan penempatan TNI aktif di jabatan sipil tidak sesuai dengan prinsip profesionalisme TNI dan berisiko memunculkan eksklusi sipil dari jabatan sipil, menguatkan dominasi militer di ranah sipil dan pembuatan kebijakan, serta loyalitas ganda,” ujar Dimas.

Baca juga: Pengesahan RUU TNI Tidak Mungkin Sebelum Reses Lebaran 2025

Revisi ini juga mencakup penambahan usia dinas keprajuritan hingga 58 tahun bagi bintara dan tamtama serta 60 tahun bagi perwira. Masa dinas juga dapat diperpanjang hingga 65 tahun bagi prajurit yang menduduki jabatan fungsional.

Pemilihan Lokasi Rapat di Hotel Mewah Dipertanyakan

Selain substansi revisi, para aktivis juga mempertanyakan keputusan DPR menggelar rapat di hotel bintang lima.

Mereka menilai langkah ini menunjukkan rendahnya komitmen terhadap transparansi dan efisiensi anggaran, mengingat Gedung DPR hanya berjarak sekitar dua kilometer dari lokasi rapat.

Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, saat dikonfirmasi terkait alasan pemilihan lokasi rapat di Fairmont Hotel, tidak memberikan jawaban yang jelas.

“Ya kalau itu pendapatmu. Kalau dari dulu coba kamu cek Undang-Undang Kejaksaan di Hotel Sheraton, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Intercon, kok nggak kamu kritik?” ujarnya sebelum kembali masuk ke ruang rapat.

Dampak Revisi UU TNI terhadap Reformasi Militer

Para aktivis dan organisasi masyarakat sipil khawatir bahwa revisi UU TNI akan memperlebar pengaruh militer di ranah pemerintahan sipil. Hal ini dinilai bertentangan dengan semangat reformasi yang telah berjalan sejak era Orde Baru.

Rapat pembahasan revisi UU TNI ini berlangsung sejak Selasa (12/3/2025) dan dijadwalkan berlangsung selama dua hari di Fairmont Hotel. Isu ini terus menjadi sorotan publik, terutama terkait transparansi proses legislasi dan dampaknya terhadap reformasi sektor keamanan di Indonesia.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini