LBJ – Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) tidak menggelar aksi demonstrasi hari kedua bertajuk "Indonesia Gelap" di Jakarta pada Selasa (18/2). Koordinator BEM SI, Herianto, menyampaikan bahwa hari ini digunakan untuk mempersiapkan aksi puncak yang akan digelar pada Kamis (20/2).

“Hari ini dimaksimalkan sama teman-teman buat konsolidasi masing-masing internal kampus,” kata Herianto kepada CNNIndonesia.com, Selasa (18/2).

Aksi puncak direncanakan berlangsung di kawasan Istana Negara, Jakarta. Herianto mengungkapkan bahwa teknis lapangan aksi akan dibahas sehari sebelum pelaksanaan.

“Karena Rabu teklap (teknis lapangan) baru Kamis-nya aksi di Istana,” jelasnya.

Baca juga : BEM SI Gelar Aksi Demo Maraton Serentak di Seluruh Indonesia Tuntut Transparansi Program MBG dan Adili Jokowi

Herianto menambahkan bahwa aksi puncak Kamis mendatang akan bertepatan dengan pelantikan kepala daerah secara serentak. Menurutnya, ini merupakan kesempatan yang tepat untuk mengingatkan para kepala daerah mengenai tanggung jawab mereka kepada rakyat.

“Biar sekalian kita pertegas kepada semua kepala daerah bahwa ada tugas dan amanahnya yang harus diselesaikan kepada rakyat,” tegasnya.

Namun Herianto menyebut bahwa ada beberapa kelompok mahasiswa yang tetap menggelar aksi "Indonesia Gelap" pada hari ini karena belum sempat turun ke jalan pada Senin (17/2).

Baca juga BEM UI Gaungkan Tagar Indonesia Gelap, Tuntut Cabut Instruksi Presiden 2025 dan Evaluasi MBG

Tuntutan Aksi "Indonesia Gelap"

Sebelumnya, aksi "Indonesia Gelap" dijadwalkan berlangsung di Jakarta selama tiga hari berturut-turut, mulai Senin hingga Rabu.

Pada hari pertama aksi, massa demonstrasi mengajukan 13 tuntutan kepada pemerintah, antara lain:

·      Menyelenggarakan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis.

·      Mendesak pemerintah segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat.

·      Mengevaluasi program makan bergizi gratis (MBG).

·      Memberikan tunjangan kinerja dosen yang masih menunggak.

Aksi ini merupakan bentuk protes mahasiswa terhadap berbagai kebijakan yang dinilai belum memenuhi harapan rakyat, khususnya di bidang pendidikan dan kesejahteraan sosial.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini