Partai Golkar merespons pernyataan tegas Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung istilah ndablek dan raja kecil terkait kinerja jajarannya. Sekretaris Jenderal DPP Golkar, Muhammad Sarmuji, menilai pernyataan tersebut sebagai peringatan agar seluruh anggota kabinet bekerja dalam satu garis kebijakan pemerintah.

"Itu wanti-wanti presiden. Mengingatkan bahwa setiap anggota kabinet dan jajaran pemerintahan harus dalam satu garis kebijakan presiden," ujar Sarmuji, Selasa (11/2/2025).

Golkar: Tidak Boleh Ada Menteri yang Jalan Sendiri

Sarmuji menegaskan bahwa setiap menteri harus mengikuti visi pemerintahan Prabowo-Gibran dan tidak boleh menjalankan kebijakan yang bertentangan dengan arahan presiden.

"Tidak boleh ada menteri yang punya kebijakan sendiri, lepas dari kebijakan presiden," katanya.

Baca juga: Terungkap Fakta dan Modus Pemalsuan Sertifikat Tanah di Laut Tangerang Seret Kades Kohod

Menurutnya, Prabowo ingin memastikan bahwa seluruh jajaran pemerintah bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok.

Reshuffle Kabinet? Golkar Serahkan kepada Presiden

Dalam beberapa waktu terakhir, pernyataan Prabowo yang semakin tegas terhadap kinerja kabinetnya memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan reshuffle kabinet. Namun, Sarmuji enggan mengaitkan teguran Prabowo dengan perombakan kabinet.

"Masalah reshuffle menjadi hak prerogatif presiden. Kita serahkan kepada presiden kewenangan mengangkat dan memberhentikan jajarannya," tutur Sarmuji.

Golkar sendiri merupakan salah satu partai politik yang memiliki perwakilan di pemerintahan dan menjadi bagian dari koalisi pendukung Prabowo.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini