LBJ - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati masih menahan pencairan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini berdampak langsung pada realisasi proyek di lapangan. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa pihaknya belum bisa melaksanakan pembangunan karena dana yang dibutuhkan masih diblokir.

"Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Kan anggaran kita diblokir semua. Anggarannya nggak ada, progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri. Itu progresnya," ujar Dody saat ditemui usai Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2).

Tidak hanya Kementerian PU, anggaran pembangunan IKN juga masuk dalam pagu Otorita IKN, yang memiliki tanggung jawab terhadap pembangunan infrastruktur yudikatif dan legislatif.

Baca juga : Bandara VVIP IKN Terendam Banjir: Klaim Antibanjir Dipertanyakan

Meskipun demikian, Kementerian PU tetap harus menyelesaikan proyek-proyek yang telah dikontrakkan, termasuk akses jalan menuju kawasan IKN.

Dalam kebijakan terbaru, pemerintah memangkas anggaran Kementerian PU sebesar 80 persen untuk tahun 2025.

Kebijakan ini merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 22 Januari 2025.

Pemangkasan ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran negara secara lebih efektif dan efisien.

Meskipun mengalami pengurangan anggaran yang signifikan, Dody Hanggodo menegaskan bahwa dirinya tidak merasa tertekan. Ia menganggap pemotongan ini sebagai upaya efisiensi yang perlu dilakukan.

"Biasa aja (tidak tertekan anggaran dipotong). Agak saja ini, kemarin-kemarin kita gemuk. Sekarang kita disuruh langsing. Ya sudah, kita langsingin diri," katanya.

Baca juga : Sri Mulyani Subsidi Bunga Kredit UMKM 5 Persen untuk Sektor Padat Karya

Dody juga menambahkan bahwa hingga saat ini belum ada kendala berarti yang dialami Kementerian PU dalam menjalankan tugasnya. Ia mengaku selalu bekerja dengan apa yang tersedia dan akan meminta tambahan anggaran jika memang diperlukan.

"Kendalanya sementara waktu sih aman-aman saja. Saya orang yang terbiasa mengerjakan sesuatu dengan apa yang saya punya. Saya maksimalkan, kalau sudah maksimal, kemudian tuntutan lebih besar, tinggal bilang, Pak Presiden, saya sudah maksimal dengan yang bapak kasih saya tambahan dong, gitu aja. Tapi saya ingin tunjukkan dulu, dengan itu saya bisa mengerjakan sesuatu," jelasnya.

Penundaan pencairan anggaran berpotensi memperlambat penyelesaian proyek-proyek infrastruktur di IKN.

Jika kondisi ini terus berlanjut, maka target pembangunan yang telah dicanangkan pemerintah bisa saja meleset.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini