LBJ - Presiden Prabowo Subianto mengisyaratkan reshuffle Kabinet Merah Putih setelah masa 100 hari kerja pemerintahannya. Menteri yang tidak mampu memenuhi standar kinerja atau tidak bekerja untuk kepentingan rakyat berpotensi diganti.

Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, turut menanggapi sinyal reshuffle tersebut dengan menegaskan bahwa evaluasi terhadap menteri akan merujuk pada pakta integritas yang telah ditandatangani sebelum mereka dilantik.

Evaluasi Menteri Mengacu pada Pakta Integritas

Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa setiap menteri dan wakil menteri dalam kabinet Prabowo diwajibkan menandatangani pakta integritas sebagai komitmen terhadap kinerja mereka.

Baca juga: Prabowo Subianto Sindir Menteri ‘Dablek’, Isyaratkan Reshuffle dalam Waktu Dekat?

Menurut Dasco, isi dari pakta integritas ini akan menjadi dasar bagi Presiden untuk mengevaluasi dan menentukan nasib para menterinya.

“Jadi begini, menteri atau wamen sebelum diangkat jadi menteri itu membuat atau menandatangani pakta integritas,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Kamis (6/2/2025).

Dasco menambahkan bahwa dalam pakta integritas tersebut terdapat beberapa pasal yang menjadi kriteria evaluasi.

Hal ini memungkinkan Presiden Prabowo untuk mengukur sejauh mana menteri-menterinya telah memenuhi janji dan kinerja sesuai target pemerintah.

“Di dalam pakta integritas itu tercantum beberapa pasal yang tentunya menjadi bahan evaluasi apakah pakta integritas itu kemudian dipenuhi atau tidak dipenuhi,” kata Dasco.

Baca juga: Pemeriksaan Kesehatan Gratis Mulai 10 Februari, Tanpa Acara Seremonial

Prabowo Siap Bertindak Tegas

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menegaskan bahwa reshuffle kabinet akan dilakukan apabila ada menteri yang tidak mampu memenuhi ekspektasi kerja.

Ia menekankan bahwa menteri yang tidak mau bekerja sepenuhnya untuk rakyat akan disingkirkan.

“Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan,” ujar Prabowo di Istora Senayan, Jakarta, pada Rabu (5/2/2025) malam.

Selain itu, Prabowo menegaskan bahwa pemerintahan yang bersih dan mengutamakan kepentingan bangsa menjadi prioritas utamanya. Ia menolak adanya kepentingan pribadi atau kelompok dalam kabinetnya.

“Kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Jadi saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa dan rakyat, tidak ada kepentingan lain,” tegasnya.

Baca juga: DPR Berencana Panggil KKP Bahas Perkembangan Pagar Laut di Tangerang

Evaluasi 100 Hari dan Langkah Perbaikan

Dasco menjelaskan bahwa evaluasi 100 hari pemerintahan merupakan momen penting bagi Prabowo untuk menilai apakah menteri-menterinya telah mampu mengimbangi kinerja presiden. Jika terdapat kekurangan, Prabowo akan mempertimbangkan langkah-langkah perbaikan melalui reshuffle kabinet atau strategi lainnya.

“Presiden yang mempunyai hak prerogatif kita serahkan kepada Presiden untuk kemudian dalam setelah 100 hari ini apakah kemudian melakukan evaluasi atau membuat langkah-langkah perbaikan di internal,” imbuh Dasco.

Aksi Protes Pegawai Kemendikbud Saintek Jadi Sorotan

Salah satu menteri yang menjadi sorotan adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Saintek, Satryo Soemantri Brodjonegoro, menyusul aksi protes dari pegawai di kementeriannya. Namun, Dasco tidak memberikan jawaban tegas apakah Satryo akan menjadi salah satu menteri yang dievaluasi dalam reshuffle.

Dasco menegaskan bahwa keputusan akhir ada di tangan Prabowo, yang akan mengecek kinerja semua menteri berdasarkan hasil evaluasi dan pakta integritas.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini