LBJ - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) RI, Satryo Soemantri Brodjonegoro, tengah menjadi sorotan setelah sejumlah isu kontroversial mencuat. Satryo dikabarkan tidak menanggapi pertanyaan wartawan terkait dugaan perilaku kasar terhadap staf kementerian, pemecatan sepihak, hingga polemik tunjangan kinerja (tukin) dosen ASN yang belum terealisasi sejak 2020. Kejadian tersebut berlangsung usai dirinya menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (22/1).

Belakangan, pegawai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) menggelar demonstrasi di depan kantor kementerian tersebut, Senin (20/1). Mereka memprotes tindakan yang diduga semena-mena oleh Mendikti Satryo, salah satunya pemberhentian salah satu pegawai secara mendadak tanpa penjelasan yang jelas.

"Sebenarnya itu kan gini, ruangan beliau itu kan sedang kita buat di lantai 10. Itu ruang sementara, sementara itu bekas ruang dirjen. Nah itu peralatannya itu bekas dirjen dulu. Sebenarnya enggak substansi masalah pendidikan tinggi," ungkap Neni Herlina, Pranata Humas Ahli Muda & Pj. Rumah Tangga Kemendiktisaintek, menjelaskan salah satu insiden yang memicu ketegangan.

Baca juga : Thailand Resmi Legalkan Pernikahan Sesama Jenis

Protes Dosen ASN Semakin Meluas

Selain isu internal kementerian, persoalan tunjangan kinerja dosen ASN turut memanas. Para dosen yang tergabung dalam Aliansi Dosen ASN Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (ADAKSI) menyatakan bahwa mereka tidak menerima tukin sejak tahun 2020. Pada Senin (6/1) lalu, para dosen ini menggelar aksi simbolis dengan mengirimkan karangan bunga ke kantor Kemendiktisaintek sebagai bentuk protes.

Anggun, salah satu perwakilan ADAKSI, menegaskan bahwa aksi ini hanya awal dari gerakan yang lebih besar.

"Awal Februari kami akan adakan aksi besar-besaran di Jakarta," ujar Anggun dalam pesan singkat pada Rabu (15/1). Sebelum aksi besar di ibu kota, ADAKSI juga merencanakan demonstrasi di berbagai daerah di seluruh Indonesia pada akhir Januari.

Baca juga :Ketua PBNU Sebut Suap untuk Memperjuangkan Hak yang Sah Dibolehkan, Ini Penjelasannya

Sejumlah pihak mendesak Mendikti Satryo untuk segera memberikan klarifikasi terkait berbagai tudingan yang mencuat.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini