DPR Usulkan Pansus Pagar Laut: Soroti Dampak pada Nelayan
By Cecep Mahmud
21 Jan 2025
Anggota Fraksi PKS mengusulkan panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut kasus pagar laut misterius di perairan Tangerang. (foto tangkap layar)
LBJ - Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS, Riyono, mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut kasus pagar laut misterius di perairan Tangerang. Pagar sepanjang 30 kilometer ini berada dekat lokasi Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK 2.
Riyono menyampaikan usulan tersebut dalam interupsinya saat rapat paripurna DPR, Selasa (21/1). Ia menilai pemagaran laut ini menunjukkan lemahnya pengelolaan wilayah laut nasional.
Pagar laut yang dibangun tanpa izin resmi tersebut menghambat akses nelayan. Hal ini dianggap melanggar Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 yang mengatur pengelolaan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat.
Baca juga: Menteri KKP Perintahkan Pembongkaran Pagar Laut di Tangerang
"Pemanfaatan ruang laut harus mendahulukan nelayan yang menggantungkan hidupnya pada laut," ujar Riyono di ruang rapat paripurna.
Riyono menegaskan, pembentukan Pansus penting untuk memastikan keadilan dalam tata kelola laut. Ia menyoroti potensi ketimpangan akibat pemagaran ilegal yang menguntungkan pihak tertentu.
"Berdasarkan prinsip keadilan, kami mendesak pimpinan DPR membentuk Pansus untuk mendukung tata kelola ruang laut yang bertanggung jawab," tambahnya.
Nelayan menjadi pihak yang paling dirugikan. Mereka kehilangan akses ke sumber penghidupan utama. Riyono meminta pemerintah segera melindungi hak-hak masyarakat pesisir.
"Nelayan harus tetap bisa melaut tanpa hambatan pagar ilegal yang tidak sah," tegasnya.
Baca juga: Pembongkaran Pagar Laut 30 Km di Tangerang: TNI AL Buka Akses untuk Nelayan
Riyono mendesak pemerintah mengambil langkah tegas untuk mengusut kasus ini. Ia juga meminta tindakan tegas kepada pihak-pihak yang terlibat agar tidak terjadi preseden buruk.
"Tindakan tegas sangat penting untuk menjaga keberlanjutan sektor perikanan nasional," kata Riyono.
Riyono mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan kasus ini secara komprehensif.
"Semoga langkah pemerintah bisa melindungi masyarakat dan keberlanjutan sumber daya laut kita," pungkasnya.***
Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini