LBJ - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menghadapi tekanan besar dari internal pemerintahannya terkait kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas di Gaza. Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, mengancam akan mundur dari kabinet jika kesepakatan tersebut disahkan. Situasi ini memperlihatkan ketegangan di tubuh pemerintahan Netanyahu yang dapat memengaruhi kelanjutan kebijakan Israel di Gaza.

Rapat kabinet Israel yang dijadwalkan pada Kamis pagi untuk meratifikasi kesepakatan gencatan senjata di Gaza resmi ditunda. Netanyahu menyatakan bahwa pertemuan tersebut tidak akan digelar sampai Hamas menyetujui seluruh elemen perjanjian yang telah disepakati dengan mediator.

"Hamas mengingkari sebagian perjanjian yang dicapai dengan para mediator dan Israel dalam upaya untuk memeras konsesi di menit-menit terakhir," ujar Netanyahu dalam pernyataannya.

Ia menegaskan bahwa kabinet tidak akan bersidang hingga ada konfirmasi bahwa Hamas menerima seluruh isi perjanjian.

Baca juga: Israel Gelar Voting Penentuan Gencatan Senjata dengan Hamas

Ketegangan semakin memuncak setelah Menteri Keamanan Nasional, Itamar Ben-Gvir, secara terbuka mengancam akan mengundurkan diri dari pemerintahan Netanyahu jika kesepakatan gencatan senjata disahkan.

"Kesepakatan yang terbentuk adalah kesepakatan yang gegabah," tegas Ben-Gvir dalam pernyataan yang disiarkan di televisi.

Ia menilai kesepakatan tersebut akan "menghapus pencapaian perang" karena membebaskan ratusan pejuang Palestina dan menarik pasukan dari wilayah strategis di Gaza. Menurutnya, langkah tersebut akan memperkuat posisi Hamas.

“Jika kesepakatan yang tidak bertanggung jawab ini disetujui dan dilaksanakan, kami sebagai anggota Jewish Power akan mengajukan surat pengunduran diri kepada perdana menteri,” ancamnya.

Ben-Gvir juga mendesak penghentian total bantuan kemanusiaan ke Gaza, termasuk pasokan bahan bakar, listrik, dan air, hingga semua tawanan Israel dibebaskan.

Baca juga: Tolak Gencatan Senjata Menteri Israel Ancam Hengkang dari Pemerintahan

Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, yang juga berasal dari partai sayap kanan, turut mengkritik kesepakatan tersebut. Ia menyebut kesepakatan itu sebagai "bencana" bagi keamanan nasional Israel dan mengancam akan menarik dukungan partainya dari koalisi jika Israel tidak kembali berperang melawan Hamas setelah fase awal gencatan senjata.

Di sisi lain, pemimpin oposisi, Yair Lapid, mendesak Netanyahu untuk tetap melanjutkan kesepakatan demi pembebasan para tawanan. Lapid menyatakan siap memberikan dukungan politik untuk langkah tersebut.

Selain tekanan politik, Netanyahu juga dihadapkan pada desakan dari keluarga korban dan masyarakat Israel. Sejumlah keluarga tawanan dan pendukungnya melakukan aksi duduk di depan kantor Netanyahu, menuntut pemerintah tidak menandatangani kesepakatan yang dianggap sebagai bentuk penyerahan diri.

Baca juga: Dunia Sambut Gencatan Senjata Gaza dengan Harapan Baru

“Jangan menandatangani kesepakatan yang berarti menyerah, mengorbankan sisa yang diculik, dan menyerahkan keamanan Israel,” kata Yehoshua Shani, ayah dari Kapten Angkatan Darat Israel Uri Shani yang tewas dalam pertempuran.

Di tengah polemik politik di Israel, serangan militer di Gaza masih berlanjut. Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan sedikitnya 81 orang tewas dan 200 orang terluka dalam 24 jam terakhir akibat serangan Israel.

Salah satu serangan mematikan terjadi di Jabalia, Gaza utara, yang menewaskan 20 warga sipil, termasuk dua anak dan dua wanita.

Seorang anak laki-laki korban serangan mengatakan, "Saat kami merayakan pengumuman gencatan senjata, pesawat tempur Israel mengejutkan kami.

Saya terbangun dan mendapati diri saya terbaring di rumah sakit dengan luka di kepala."

Netanyahu kini berada di posisi yang sulit. Di satu sisi, ia menghadapi tekanan domestik untuk segera memulangkan tawanan Israel di Gaza. Di sisi lain, mitra koalisi sayap kanannya mengancam akan keluar dari pemerintahan jika ia terlalu banyak memberi konsesi kepada Hamas.

Jika Netanyahu gagal mengelola ketegangan ini, stabilitas pemerintahannya terancam. Meski pengunduran diri Ben-Gvir tidak langsung menjatuhkan pemerintahannya, tekanan dari berbagai pihak dapat memicu krisis politik yang lebih besar.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini