LBJ - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua terus menebar teror di wilayah pegunungan Papua. Aksi mereka, mulai dari penembakan hingga penyanderaan, menimbulkan korban jiwa dari warga sipil hingga aparat keamanan. Pemerintah telah menetapkan KKB sebagai kelompok teroris sejak 2021, namun pergerakan mereka masih sulit dihentikan.

Apa itu KKB Papua?

Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), sebelumnya dikenal sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM), adalah gerakan separatis yang ingin memisahkan Papua dari NKRI. OPM berdiri pada 1965 dan kerap menyuarakan referendum untuk kemerdekaan.

Perubahan nama menjadi KKB bertujuan untuk menggeser paradigma pemerintah dalam menangani kelompok ini.

"Kami melihat KKB sebagai ancaman kriminal, bukan hanya separatis," ungkap seorang pejabat keamanan.

Baca juga: Matel: Peran, Sertifikasi, dan Kontroversi di Jalan Raya

Sejarah Kekerasan dan Korban Jiwa

KKB dikenal karena tindak kekerasan yang merenggut nyawa, baik aparat keamanan maupun warga sipil. Pada 2022 saja, terdapat 13 anggota TNI-Polri tewas akibat baku tembak dengan KKB. Selain itu, 35 warga sipil menjadi korban penembakan pada Desember 2022.

"Salah satu penyebab utama banyaknya korban adalah operasi mereka yang sulit diprediksi," ujar seorang pengamat keamanan Papua.

Kasus-Kasus Menonjol

1. Penembakan 8 Teknisi Telkomsel
2. Maret 2022, delapan teknisi ditembak di Kampung Jenggereng saat memperbaiki tower BTS.
3. Penyanderaan Pilot Susi Air
4. Pada Februari 2023, pilot Susi Air, Philips Mark Methrtens, diculik sebagai upaya menuntut kemerdekaan.
5. Penembakan Pesawat Sipil
6. Awal 2023, pesawat sipil ditembaki di Bandara Oksibil, menewaskan 48 orang, termasuk warga sipil dan aparat keamanan.

Baca juga: Kartu Prakerja Gelombang 72 Tahun 2025 Segera Dibuka, Ini Jadwal dan Cara Daftarnya

Mengapa KKB Sulit Diberantas?

KKB memiliki pemahaman mendalam tentang geografi Papua. Mereka sering beroperasi di wilayah terpencil, seperti Puncak dan Nduga, yang sulit dijangkau aparat. Selain itu, penyamaran anggota KKB sebagai warga lokal menyulitkan identifikasi.

"Operasi kami sering terkendala oleh lokasi dan peralatan mereka yang setara dengan angkatan perang," ujar seorang perwira TNI.

Upaya Pemerintah

Pemerintah telah menerapkan Otonomi Khusus Papua dan menggelontorkan anggaran besar. Namun, kebijakan ini dinilai kurang efektif.

"Anggaran tidak menyentuh rakyat bawah, sehingga perlawanan semakin masif," jelas seorang analis politik.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini