LBJ - Perbedaan pandangan politik yang memanas berujung pada perkelahian fisik antara seorang pilot dan kopilot maskapai Korean Air. Pemicunya adalah perdebatan sengit mengenai mantan Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol yang baru saja dimakzulkan.

Insiden ini terjadi di Australia dan mengakibatkan keduanya dipecat dari maskapai nasional Korsel tersebut.

Informasi mengenai insiden "sangat disayangkan" ini baru diungkapkan Korean Air kepada publik pada Senin (7/4/2025) waktu setempat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Desember tahun lalu.

Saat itu, kedua awak kokpit bertugas dalam penerbangan dari Incheon, Korsel, menuju Brisbane, Australia.

Baca juga: Majelis Nasional Korsel Resmi Makzulkan Presiden Yoon Suk Yeol, Ini Alasannya

Maskapai Korean Air menjelaskan bahwa perdebatan yang memicu adu jotos antara kedua pilot itu berkisar pada sosok Yoon Suk Yeol dan keputusan kontroversialnya memberlakukan darurat militer singkat pada 3 Desember 2024.

Pertengkaran tersebut terjadi saat pesawat dan seluruh awak masih berada di darat, di Australia.

Baku hantam yang terjadi mengakibatkan cedera pada kedua pilot. Mereka bahkan membutuhkan penanganan medis di rumah sakit setempat. Kondisi ini membuat keduanya tidak dapat menerbangkan pesawat sesuai jadwal.

Korean Air terpaksa mengirimkan awak kokpit pengganti untuk menerbangkan penerbangan kembali ke Korsel, yang dijadwalkan dua hari setelah insiden.

Akibat tindakan indisipliner ini, Korean Air mengambil tindakan tegas. Setelah melalui peninjauan oleh komite disiplin perusahaan, kedua pilot yang identitasnya dirahasiakan tersebut diberhentikan dari pekerjaan mereka.

Baca juga: Korban Tewas Kebakaran Hutan di Korsel Jadi 26 Jiwa, Kebanyakan Lansia

Sebagai respons terhadap kejadian ini, Korean Air menyatakan telah menggelar sesi pelatihan khusus bagi para pegawainya. Pelatihan ini menekankan pentingnya mematuhi pedoman perusahaan dan menghindari konflik serupa di masa depan.

Insiden ini terjadi dalam konteks politik Korsel yang sedang hangat. Yoon Suk Yeol sendiri baru saja dimakzulkan sebagai Presiden Korsel pada 4 April 2025.

Pemakzulan tersebut merupakan buntut dari langkahnya memberlakukan darurat militer yang dianggap ilegal. Keputusan Mahkamah Konstitusi menguatkan pemakzulan tersebut setelah gelombang demonstrasi menuntut pengunduran dirinya.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini