LBJ - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa seluruh kepala daerah di Jabar tetap akan mengikuti retret di Magelang, Jawa Tengah. Hal ini disampaikan meskipun Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah menginstruksikan kadernya yang menjabat sebagai kepala daerah untuk menunda keberangkatan mereka.

Dedi Mulyadi: Kepala Daerah Harus Patuh pada Sistem Pemerintahan

Dedi Mulyadi memastikan bahwa seluruh kepala daerah di Jawa Barat, termasuk yang berasal dari PDIP, tetap akan menghadiri retret yang telah dijadwalkan.

"Di Jabar semuanya (kepala daerah) ikut (retret), dan kemudian alokasinya sudah terserap sehingga tidak mungkin dibatalkan," ujar Dedi saat tiba di Gedung DPRD Jabar untuk melakukan serah terima jabatan pada Jumat (21/2/2025).

Baca juga: Masinton Pasaribu Ikuti Arahan Megawati, Tunda Perjalanan Retreat Kepala Daerah ke Magelang

Terkait larangan dari Megawati, Dedi menegaskan bahwa sebagai kepala daerah, kepatuhan utama adalah terhadap sistem pemerintahan.

"Kita ini sudah jadi kepala daerah. Maka, ketaatan utama kita harus pada sistem yang ada dalam pemerintahan. Tapi kalau Bu Mega melarang, itu hak Bu Mega. Yang jelas, kalau orang sudah jadi kepala daerah, harus tunduk dan patuh pada keputusan pemerintah," jelasnya.

Megawati Instruksikan Kader PDIP Menunda Keberangkatan

Megawati sebelumnya mengeluarkan instruksi kepada seluruh kepala daerah dari PDIP untuk menunda keberangkatan ke retret yang diadakan pemerintah di Akademi Militer (Akmil), Magelang.

Instruksi ini tertuang dalam surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025, yang diterbitkan pada Kamis (20/2/2025). Surat tersebut kemudian dibagikan dalam bentuk dokumen elektronik oleh Juru Bicara PDIP, Guntur Romli.

Baca juga: Drama Politik PDIP: Hasto Ditahan, Retreat Dibatalkan, Megawati Ambil Alih

Dalam surat tersebut, Megawati menginstruksikan dua hal utama:

1. Menunda perjalanan ke Magelang bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP. Jika sudah dalam perjalanan, mereka diminta untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.
2. Tetap berada dalam komunikasi aktif dan siaga terhadap panggilan dari partai.

Surat ini ditandatangani langsung oleh Megawati dan diberi cap stempel lambang PDIP.

Latar Belakang Instruksi Megawati

Perintah Megawati ini dikeluarkan setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus buronan Harun Masiku. Kasus ini menimbulkan dinamika internal di tubuh PDIP, yang berdampak pada instruksi langsung kepada para kepala daerah dari partai tersebut.

Namun, hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari PDIP mengenai alasan spesifik mengapa retret di Magelang harus ditunda bagi kepala daerah dari partai tersebut.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini