LBJ - Pemerintah memastikan tidak memberikan bantuan secara finansial untuk menyelamatkan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dari pailit.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, sampai saat ini upaya pemerintah penyelamatan Sritex hanya sebagai fasilitator.

“Sejauh ini kan kita fasilitator saja," jelas Airlangga, Jumat (1/11/2024).

Soal utang Sritex, Airlangga mengatakan, kewajiban membayar tetap ada di Sritex. Pemerintah tidak membantu pembayaran utang Sritex.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga September 2024, Sritex tercatat memiliki outstanding kredit sebesar Rp14,64 triliun.

Nilai pinjaman itu terdiri dari pinjaman ke 27 bank sebesar Rp14,42 triliun dan pinjaman ke 3 perusahaan pembiayaan sebesar Rp220 miliar.

Pemerintah berupaya menyelamatkan Sritex dengan membuka izin agar perusahaan bisa melakukan kegiatan ekspor dan impor.

Langkah ini diambil sebagai salah satu upaya agar perusahaan tekstil berdiri sejak 1966 tetap produksi.

Pemerintah memastikan akan tetap mengikuti keputusan hukum yang berlaku. Sebelumnya, PN Semarang menunjuk sejumlah kurator untuk mengurus harta dan aset Sritex.

Saat ini, Sritex mendaftarkan kasasi untuk menyelesaikan putusan pembatalan homologasi dinyatakan PN Semarang.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kemenkeu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian BUMN, dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) segera mengkaji sejumlah opsi menyelamatkan PT Sritex baru-baru ini dinyatakan pailit. 

Hal itu disampaikan Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (25/10/2024).

Kata Agus, prioritas pemerintah saat ini adalah menyelamatkan karyawan Sritex dari pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Presiden Prabowo sudah memerintahkan Kementerian Perindustrian, Kemenkeu, Menteri BUMN, dan Menteri Tenaga Kerja untuk segera mengkaji beberapa opsi dan skema untuk menyelamatkan Sritex," jelas Agus. ***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini