LBJ– Acara hearing di Desa "Miliarder" Sekapuk, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Kamis malam (31/10/2024) yang dipimpin oleh Ketua Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Sekapuk, Abdul Wahid, nyaris berujung pada pembakaran balai desa oleh warga.

Kegiatan tersebut digelar untuk menindaklanjuti tuntutan warga terkait transparansi pengelolaan anggaran desa dari hasil usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Setigi. Desa Sekapuk, yang dikenal sebagai Desa Miliarder berkat usaha pariwisata di kawasan bekas tambang kapur, kini menghadapi gejolak sosial terkait pengelolaan dana desa.

Sejak awal, warga datang dengan membawa poster dan spanduk berisi tuntutan, termasuk pesan kepada Presiden Prabowo Subianto. Salah satu spanduk bertuliskan, “Untuk Bpk Presiden Prabowo Subianto, Kami masyarakat Desa Sekapuk butuh keadilan, Penegak Hukum, untuk mempercepat kasus hasil audit Rp 12 Miliar; Masyarakat Berdaulat, Masyarakat tidak butuh pemimpin yang tidak peduli dengan kesejahteraan masyarakat.”

Baca juga :Cukup dengan Handphone! Hotman Paris Kritik Permintaan Rp 20 Triliun Natalius Pigai

Ketidakhadiran Pj Kades Memicu Amarah Warga

Kericuhan tak terhindarkan ketika Pj Kepala Desa Sekapuk, Ridlo’i, tidak hadir dalam hearing tersebut.

Ketidakhadirannya memperparah emosi warga yang merasa terabaikan. Sejumlah warga yang kesal melemparkan kursi keluar ruang pertemuan dan sempat berencana membakar balai desa sebelum diredam oleh beberapa perangkat desa.

“Kita ingin Pj Kades dihadirkan, agar musdes segera terlaksana. Tidak menunda-nunda musdes yang berdampak pada masyarakat,” tegas Nanang Qosim, salah satu perwakilan warga.

Setelah hearing yang panas itu, rapat berhasil merumuskan sejumlah keputusan, termasuk menyatakan bahwa pengangkatan Sekretaris dan Bendahara BUMDes tidak sah.

Selain itu, disepakati bahwa pembayaran utang BUMDes dari hasil pengolahan batu kapur akan dihentikan sementara. Masyarakat juga meminta pengembalian hak mereka atas hasil pengolahan tersebut.

Baca juga : Natalius Pigai Minta Tambahan 2.544 Pegawai untuk Kementerian HAM, Begini Tanggapan DPR

Tanggapan Pj Kades

Setelah hearing, Nanang memastikan hasil rapat akan disampaikan kepada Pj Kades agar musyawarah desa (musdes) bisa segera digelar.

“Kita pastikan bahwa keributan di balai desa masih kondusif dan terkontrol. Hasil hearing disepakati bersama dan segera disampaikan kepada Pj Kades,” ujar Nanang.

Ia juga menggarisbawahi bahwa meski ada ketegangan, warga tetap menghormati Pemerintah Desa Sekapuk dan berharap permasalahan ini segera mendapat penyelesaian.

Sementara itu, saat dihubungi melalui telepon, Pj Kades Ridlo’i enggan memberikan komentar terkait hearing tersebut.

“No comment,” tulisnya singkat disertai emoticon.

Kejadian ini mencerminkan harapan besar masyarakat Desa Sekapuk terhadap transparansi dana desa, terutama dari penghasilan yang diperoleh dari BUMDes.

Konflik ini menjadi sorotan karena Desa Sekapuk dikenal sebagai “Desa Miliarder” yang sukses mengembangkan wisata di lahan tambang kapur bekas.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini