LBJ - Pemecatan Ipda Rudy Soik oleh Polda NTT menuai sorotan publik. Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman, menilai tindakan Polda NTT sebagai langkah yang tidak masuk akal. Menurut Benny, keputusan ini tampak tidak adil, mengingat Rudy Soik terlibat dalam pengungkapan kasus mafia bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Nusa Tenggara Timur.

"Kenapa sampai dipecat? Masak tidak ada cara yang lebih bijak?" ujar Benny dalam rapat Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senin (28/10/2024).

Politikus Demokrat ini heran mengapa seorang polisi yang berupaya membongkar kasus penting justru dipecat.

Ipda Rudy Soik dipecat karena diduga melakukan pelanggaran etik. Polda NTT menilai Rudy melanggar kode etik profesi Polri, khususnya dalam penanganan kasus dugaan penyalahgunaan BBM. Namun, Benny merasa hukuman pemecatan tidak setimpal dengan kesalahan yang dituduhkan.

Baca juga: Ipda Rudy Soik Ajukan Banding Setelah Dipecat Usai Bongkar Mafia BBM di NTT

“Kalaupun ada kesalahan, apakah hukuman ini setimpal?" tanyanya.

Benny bahkan mengungkapkan kecurigaannya terkait motif pemecatan tersebut. Ia menduga ada pihak yang ingin menyingkirkan Rudy.

Pemecatan Rudy dipicu oleh tuduhan pelanggaran prosedur dalam penyelidikan penyalahgunaan BBM. Rudy memasang garis polisi di dua lokasi milik Ahmad Anshar dan Algajali Munandar di Alak dan Fatukoa. Tindakan ini dianggap tidak profesional oleh pihak kepolisian.

Namun, Benny menyangsikan alasan tersebut dan mencurigai adanya motif tertentu di balik pemecatan itu.

“Saya curiga, ada sesuatu di balik ini yang perlu diselidiki lebih dalam,” ujarnya.

Benny meminta Kapolda NTT, Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga, untuk mengusut kasus ini secara teliti. Benny menilai bahwa Kapolda baru mungkin belum mengenal situasi di NTT dan bisa jadi dimanfaatkan oleh bawahannya untuk mengambil keputusan tanpa pertimbangan yang matang.

Baca juga: Kasus Istri Ipda Rudi Soik Diberhentikan Provost, Ini Fakta yang Mengemuka

“Pak Kapolda ini bijak, tapi mungkin baru datang dan belum paham situasi di sini. Bisa jadi beliau dimanfaatkan,” kata Benny.

Dalam kesempatan tersebut, Benny mendesak agar kasus pemecatan Rudy dibahas dalam pertemuan khusus dengan Kapolri. DPR berharap agar kasus ini bisa dipertimbangkan ulang demi menegakkan keadilan dan hukum yang berlaku.

“Kami usulkan agar kasus pemecatan Rudy Soik dibawa dalam pertemuan khusus dengan Kapolri. Ini demi keadilan dan masyarakat NTT yang kita cintai,” tambah Benny.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini