LBJ - Presiden RI Prabowo Subianto didorong untuk melakukan evaluasi berkala terhadap Kabinet Merah Putih. Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menilai hal ini penting guna menjaga kinerja kabinet tetap optimal.

Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes, menegaskan evaluasi berkala adalah langkah penting bagi kabinet yang memiliki jumlah anggota besar.

"Evaluasi berkala penting untuk memastikan kabinet gemuk ini berkinerja baik," ujar Arya dalam diskusi “Merespons Kabinet Prabowo-Gibran: Implikasi, Risiko, dan Masukan” di Jakarta, Jumat (25/10/2024).

CSIS juga menyarankan Prabowo agar tidak ragu untuk melakukan reshuffle kabinet jika kinerja para menteri tidak memuaskan. Arya menegaskan bahwa reshuffle mungkin perlu dilakukan dalam waktu dekat, terutama enam bulan setelah kabinet dilantik.

Baca juga: Prabowo Ingatkan Jajaran: “Jangan Mau Didikte Kepentingan Asing”

“Presiden tidak perlu ragu untuk melakukan reshuffle, bahkan enam bulan setelah pelantikan,” katanya.

Selain itu, CSIS berharap restrukturisasi pemerintahan yang diatur dalam peraturan presiden bisa selesai pada akhir Desember 2024.

"Jika tidak, kita ragu kabinet bisa bekerja maksimal karena fokus pada restrukturisasi," tambah Arya.

Menurut Arya, kabinet yang besar ini muncul bukan karena koalisi Prabowo gemuk. Sebaliknya, ia menyebut alasan utama adalah untuk menjaga stabilitas politik di dalam dan luar parlemen. Prabowo, yang berasal dari Partai Gerindra dengan 86 kursi dari total 580 kursi DPR, memerlukan dukungan yang lebih luas.

“Koalisi sebenarnya tidak gemuk. Gerindra bukan partai pemenang di legislatif,” jelas Arya. Oleh karena itu, Prabowo mengakomodasi partai-partai kecil yang tidak mendapatkan kursi di DPR, seperti PSI, PBB, dan Prima, demi menjaga stabilitas politik di luar parlemen.

Baca juga: Mengapa Prabowo Subianto Ajak Para Menteri Berkemah di Lembah Tidar Magelang? Simak Alasannya!

Faktor lain yang turut mempengaruhi pembentukan kabinet besar ini adalah tim kampanye besar Prabowo yang harus diakomodasi. Selain itu, ada kebutuhan untuk merangkul berbagai kelompok kepentingan di luar parlemen, seperti kelompok bisnis, organisasi keagamaan, dan tokoh masyarakat.

Arya menambahkan, "Di luar Parlemen, ada tiga aspek penting. Partai yang tidak dapat kursi, kelompok bisnis dan keagamaan, serta mantan aktivis yang menjadi kelompok penekan," jelasnya.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini