LBJ - Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto baru saja dilantik, namun beberapa menteri langsung menuai kontroversi hanya dalam hitungan hari. Dari total 112 pejabat yang diumumkan pada 20 hingga 22 Oktober 2024, empat menteri sudah menjadi sorotan publik akibat pernyataan dan tindakan yang dianggap blunder dan kontroversi oleh publik.

Berikut empat nama Menteri yang kontroversial:

1.      Yandri Susanto: Surat Kemendes untuk Acara Pribadi?

Menteri Desa dan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, juga tersandung kontroversi setelah diduga menggunakan kop surat Kemendes untuk kepentingan pribadi.

Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, mengkritik tindakan Yandri yang menyebarkan surat undangan haul almarhum ibundanya dengan stempel resmi kementerian.

Mahfud menegaskan bahwa stempel resmi kementerian tidak boleh digunakan untuk acara pribadi, menyebut tindakan ini sebagai penyalahgunaan wewenang.

Baca juga : Yandri Susanto Kembali Tuai Kritik, Gunakan Backdrop Kementerian untuk Haul Ibunya

2.      Yusril Ihza Mahendra: Pelanggaran HAM 1998 Bukan Pelanggaran Berat?

Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menko Kumham), menjadi perhatian publik usai memberikan pernyataan kontroversial terkait peristiwa 1998.

Ketua Umum Partai Bulan Bintang itu menyatakan bahwa pelanggaran HAM berat di Indonesia hanya terjadi pada tahun 1960, sementara peristiwa tahun 1998, menurutnya, tidak masuk kategori tersebut.

Pernyataan Yusril ini memicu protes dari berbagai pihak, terutama keluarga korban peristiwa 1998 yang menganggap pernyataannya tidak sensitif dan menolak realitas sejarah. Warganet di media sosial juga mengecam pandangan ini, mengingat trauma kolektif yang masih dirasakan masyarakat terkait peristiwa tersebut.

3.      Bahlil Lahadalia: Isu Tukar Guling Kursi Menteri

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, ikut menuai kritik usai pidatonya pada acara HUT Golkar ke-60. Bahlil menyebut adanya "tukar guling" dalam pembagian kursi menteri di Kabinet Merah Putih.

Bahlil mengungkap bahwa posisi Ketua MPR, yang seharusnya menjadi jatah Golkar, diserahkan kepada Gerindra sebagai bagian dari kesepakatan timbal balik yang populer disebut sebagai 'tukar guling'.

Pernyataan ini memicu reaksi negatif dari publik, yang mempertanyakan transparansi dalam pembagian jabatan menteri di pemerintahan baru.

Baca juga : Usulan Natalius Pigai untuk Anggaran Rp 20 Triliun Kementerian HAM, DPR Tunggu Laporan

4.      Natalius Pigai: Anggaran Kementerian HAM Harus Rp 20 Triliun?

Menteri HAM Natalius Pigai juga tak luput dari sorotan publik setelah menyampaikan bahwa anggaran kementeriannya harus dinaikkan menjadi Rp 20 triliun.

"Maka, tim transisi rombak itu anggaran dari cuma Rp 64 miliar jadi Rp 20 triliun, nggak bisa," ujar Pigai dalam keterangannya pada Selasa, 22 Oktober 2024. Pernyataan ini menuai kritik dari warganet yang menganggap permintaan tersebut tidak realistis, mengingat banyak sektor lain yang juga membutuhkan alokasi anggaran besar.

Tindakan kontroversial para Menteri tersebut lantas menimbulkan pertanyaan publik, mungkinkah kontroversi yang melibatkan menteri-menteri Prabowo berdampak pada citra pemerintahan secara keseluruhan? Apa langkah terbaik untuk memulihkan kepercayaan publik?.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini