LBJ - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa program food estate akan tetap berjalan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini, yang sudah dimulai di era pemerintahan sebelumnya, bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

"Kita harus lanjutkan. Kita lanjutkan yang sudah dirintis," kata Amran saat ditemui di Istana, Jakarta, Rabu (23/10/2024). Menurutnya, kelangsungan program ini sangat penting bagi masa depan Indonesia.

Amran menjelaskan bahwa ketahanan pangan erat kaitannya dengan ketahanan negara. 

“Ingat, ketahanan pangan dekat dengan ketahanan negara. Pangan bermasalah, negara bermasalah. Tanpa pangan kita tidak bisa ngapa-ngapain,” ujarnya.

Baca juga: Yandri Susanto Klarifikasi Viral Surat Undangan Haul Ibundanya

Indonesia memerlukan pasokan pangan yang cukup untuk memastikan kelangsungan hidup masyarakat. Amran meyakini bahwa tanpa pangan yang stabil, Indonesia akan menghadapi tantangan besar di masa depan.

Amran juga mengungkapkan rencana pemerintah untuk memperluas lahan pertanian di Kalimantan Tengah. Saat ini, terdapat sekitar 100.000 hektar lahan irigasi yang siap dikembangkan. Targetnya adalah meningkatkan luas lahan menjadi 200.000 hektar dalam beberapa tahun ke depan.

"Di Kalteng ini, ada lahan yang irigasinya sudah ada 100.000 hektar, bisa dikembangkan menjadi 200.000 hektar untuk sawah padi. Target kita 400.000 sampai 500.000 hektar," jelasnya.

Pengembangan ini diharapkan bisa meningkatkan produksi pangan nasional dan memperkuat cadangan pangan Indonesia. Namun, tantangan utamanya adalah memaksimalkan pemanfaatan lahan irigasi yang sudah ada.

Baca juga: Mahfud MD Sentil Mendes PDT Yandri Susanto Usai Sebar Undangan Pribadi dengan Kop Resmi

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sempat menyatakan bahwa pemerintah tidak akan lagi menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai proyek food estate. Jokowi menegaskan bahwa pendanaan harus berasal dari investasi swasta.

"Yang kita dorong sekarang ini adalah investasi, bukan dari APBN," ujar Jokowi saat melakukan kunjungan kerja di Kalimantan Tengah, Kamis (27/6/2024).

Pemerintahan Prabowo tampaknya harus mencari strategi pendanaan yang efektif untuk memastikan kelangsungan program ini tanpa tergantung pada anggaran negara.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini