LBJ - Sidang keempat perkara pidana sumpah palsu dengan terdakwa Ike Farida, seorang advokat, dan doktor ahli hukum ketenagakerjaan ternama, pada Senin (21/10) berlanjut memasuki agenda putusan sela.

Dalam putusan sela yang dibacakan Majelis Hakim menolak semua eksepsi terdakwa dan dinyatakan bahwa sidang akan dilanjutkan ke pokok perkara dengan mendengarkan keterangan saksi dari pihak Jaksa, kemudian dilanjutkan ke pemeriksaan saksi pihak terdakwa Ike Farida. Sedangkan terkait permohonan penangguhan penahanan yang dimohonkan Ike masih dalam pertimbangan Majelis Hakim.

Berdasarkan data sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan disebutkan bahwa penahanan Ike Farida dimulai sejak 4 September 2024 ketika dalam penyidikan oleh Kepolisian Polda Metro Jaya.

Pada saat bersamaan, di luar ruang sidang terdapat pengunjung pendukung Ike Farida yang mengenakan kaos merah dan kuning yang menyuarakan keadilan untuk Ike Farida, dan di lain pihak terdapat juga kelompok ibu-ibu cantik pendukung penegakan hukum untuk Ike Farida yang mengencakan baju biru.

Kelompok pendukung penegakan hukum membagikan selebaran yang berisi uraikan peritiwa dugaan tindak pidana sumpah palsu yang dilakukan Ike Farida. Dalam uraian tersebut dijelaskan bahwa perkara pidana ini dilatarbelakangi sejak tahun 2012 ketika Ike Farida tidak bisa membuat PPJB dan AJB karena bersuamikan warga negara asing dan tidak memiliki perjanjian perkawinan pisah harta. Karena tidak terima, Ike kemudian menggugat Pengembang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena gugatan ditolak hingga ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung, Ike mengajukan peninjauan kembali.

Baca juga : Ngotot Bela Ike Farida, Kamaruddin Simanjuntak Nyaris Hajar Demonstran di PN Jakarta Selatan

“Kalau melihat kronologis sejak tahun 2012, nampak terlihat bahwa dari sisi Pengembang telah berupaya menyelesaikan perkara ini melalui jalur di luar pengadilan dengan menawarkan pengembalian uang kepada Ibu Ike, bahkan pada tahun 2014 pengembang berupaya mengembalikan uang melalui konsinyasi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan dikabulkan, namun Ibu Ike Farida tetap menolak. Hal inlah yang membuat perkara ini berkepanjangan”, jelas syarifah, salah seorang Ibu dari kelompok pendukung penegakan hukum.

Kamaruddin Mengamuk

Di luar persidangan, suasana tak kalah memanas. Setelah eksepsi ditolak majelis hakim, di luar ruang sidang, Kamarudin Simanjuntak S.H, kuasa hukum IF mengamuk ke kelompok ibu-ibu pengunjung yang mendukung penegakan hukum sumpah palsu.

“Kamu ngerti?, ngerti nggak? Kurang ajar lo,”ujar Kamaruddin S.H, sambil menunjuk-nunjuk ke depan muka salah satu Ibu dari kelompok pendukung penegakan hukum.

Kejadian itu membuat gaduh suasana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hingga diusir keluar oleh petugas pengadilan.

Perkara pidana sumpah palsu yang dialami Ike bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diawali oleh laporan polisi oleh Pengembang karena ulah Ike Farida melalui kuasa hukumnya mengajukan bukti baru atau novum dalam permohonan banding pada tahun 2020. Dalam berita acara sumpah penemu bukti baru yang diwakili oleh kuasa hukumnya, Nurindah M.M. Simbolon, dinyatakan bahwa novum yang diajukan baru ditemukan tanggal 22 Februari 2020 di kantor hukum Farida Law Office dan novum belum pernah diajukan pada perkara terdahulu.

Atas perbuatan membuat sumpah yang diwakili kuasa hukumnya tersebut, Ike Farida akhirnya dilaporkan pengembang ke Polda Metro Jaya dengan dugaan tindak pidana sumpah palsu dan keterangan palsu. Dalam dakwaan Jaksa yang diakses pada sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jaksa mendakwa Ike Farida dengan pasal 242 Ayat (1) Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 dan ke-2 Undang-Undang Hukum Pidana.

Pada tempat terpisah, Pakar Hukum Pidana, Dr. Adi Darmawansyah, SH.,MH. ikut memberikan pendapat atas penerapan pasal 242 tentang sumpah palsu dan keterangan palsu. “Seseorang yang didakwa sumpah palsu haruslah memenuhi unsur-unsur objektif yaitu ada keterangan di atas sumpah, keterangan itu diwajikan Undang-Undang, dan keterangan itu tidak benar atau palsu dan kepalsuan itu diketahui oleh pemberi keterangan, dilakukan secara lisan atau tulisan, serta memenuhi unsur subjektif kesalahan itu dilakukan dengan sengaja oleh pribadi atau oleh kuasanya”, demikian kata Adi, Akademisi dari Universitas Bung Karno.

Lebih lanjut Adi menjelaskan, “jika dihubungkan dengan Pasal 55 KUHP maka ini akan terkait dengan tindak pidana penyertaan atau deelneming yaitu apabila dalam satu delik, tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang, dimana pertanggung jawaban berdiri sendiri-sendiri atau pertanggungjawaban satu orang digantungkan dari perbuatan peserta yang lain. Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan yang menganjurkan”.

Baca juga : Sandra Dewi Jelaskan 88 Tas Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Suaminya

Sebaliknya, Kuasa Hukum Ike, Agustrias Andika S.H., menyatakan bahwa apa yang dilakukan kliennya tidak dapat dikategorikan sumpah palsu dan keterangan palsu, karena Ike tidak pernah menghadiri sidang, persidangan diwakili oleh kuasa hukumnya terdahulu, oleh karena itu kuasa hukum sebelumnya telah dilaporkan ke Peradi.

“Tidak pernah ibu ini (Ike) memberikan surat kuasa. Yang ada surat kuasa sebagai advokat untuk mengajukan PK, mengajukan novum. Tidak disebutkan novumnya apa, tapi anehnya Nurindah secara sepihak mengajukan novum, ada tiga novum. Sebelum melakukan sumpah, ada surat permohonan dari Nurindah sendiri yang akan mengajukan sumpah novum di pengadilan,” jelas Agustrias Andika, Senin (21/10) .

“Dengan surat permohonan 24 Februari 2022 itulah kemudian dilakukan sumpah novum, tapi anehnya dalam surat permohonan tersebut hanya mengajukan sumpah novum, yaitu pencatatan perjanjian perkawinan. Tapi kemudian dalam sumpah novum itu ada tiga, yang kemudian jadi masalah, yaitu surat dari BPN,” tandas Agus.

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini