LBJ - Proses pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra dilakukan lebih awal atas permintaan Prabowo Subianto. Prabowo, calon presiden terpilih Pemilu 2024, ingin melantik Kepala BIN bersamaan dengan para menteri setelah resmi menjadi Presiden RI.

"Kami ingin pelantikan menteri-menteri dan Kepala BIN dilakukan bersamaan," kata Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), dalam pesan tertulis yang diterima pada Selasa.

Menurut Hasan, alasan pengajuan pencalonan lebih cepat terkait prosedur khusus pengangkatan Kepala BIN yang berbeda dengan menteri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, pengangkatan Kepala BIN harus melalui pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Proses ini harus lebih awal karena harus mendapatkan pertimbangan dari DPR," jelas Hasan. Hal ini berbeda dengan pelantikan menteri yang sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden.

Hasan menegaskan bahwa sesuai Pasal 36 Undang-Undang tersebut, pengangkatan dan pemberhentian Kepala BIN harus melalui usulan Presiden RI dan persetujuan DPR RI. Presiden Jokowi dalam Surat Presiden (Surpres) Nomor R-51 tertanggal 10 Oktober 2024, telah mengusulkan nama Muhammad Herindra sebagai calon Kepala BIN untuk menggantikan Budi Gunawan.

Surat ini kemudian diserahkan kepada Ketua DPR RI Puan Maharani untuk diproses lebih lanjut. Kini, keputusan pencalonan berada di tangan DPR.

Dengan menyinkronkan pelantikan menteri dan Kepala BIN, Prabowo berharap proses transisi pemerintahan berjalan lebih cepat dan efisien. Pelantikan serentak ini dianggap mampu memperkuat sinergi antar lembaga negara dalam pemerintahan baru.

Hasan menambahkan, "Prosedur ini tidak hanya sesuai dengan aturan, tapi juga demi kelancaran transisi pemerintahan ke depan."***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini