LBJ - Selama satu dekade terakhir, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah mengalami dinamika yang cukup signifikan di bawah dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo. Mulai dari pertumbuhan aset, peningkatan laba, hingga tantangan terkait utang dan ketimpangan kredit, perjalanan BUMN ini mencerminkan berbagai kebijakan yang diterapkan dalam dua periode tersebut.

Pada periode pertama pemerintahan Jokowi, di bawah Menteri BUMN Rini Soemarno, pertumbuhan aset BUMN meningkat pesat, yakni sebesar 16,3 persen per tahun. Pada akhir 2014, aset BUMN tercatat sebesar Rp 4.577 triliun, dan melonjak menjadi Rp 10.411 triliun pada akhir 2023. Salah satu faktor utama yang memicu pertumbuhan ini adalah kebijakan revaluasi aset BUMN yang diusulkan oleh mantan Menko Kemaritiman, Rizal Ramli, pada tahun 2015.

Namun, pertumbuhan aset ini mulai melambat di periode kedua pemerintahan Jokowi, ketika Erick Thohir menjabat sebagai Menteri BUMN. Pertumbuhan tahunan aset BUMN pada periode kedua hanya mencapai 5,1 persen. Meski demikian, secara total, pertumbuhan BUMN dalam 10 tahun terakhir tetap menunjukkan kenaikan signifikan.

Utang BUMN dan Peningkatan Laba

Dalam hal utang, BUMN mengalami kenaikan tajam pada periode kedua pemerintahan Jokowi. Dari total utang sebesar Rp 959 triliun dalam 10 tahun, 87 persen di antaranya atau sekitar Rp 834 triliun terjadi di periode kedua.

Pertumbuhan utang yang cepat ini disertai dengan kenaikan laba BUMN sebesar 12,7 persen per tahun, lebih tinggi dibandingkan periode pertama yang hanya mencapai 6 persen per tahun.

Meski laba meningkat, namun peningkatan setoran dividen BUMN ke negara tidak sebanding dengan jumlah penyetoran modal negara (PMN) yang diterima oleh BUMN pada periode kedua.

Dalam periode kedua, BUMN menerima PMN sebesar Rp 445,6 triliun, namun setoran dividen hanya naik sebesar 30 persen dibandingkan periode sebelumnya, yang pada periode pertama hanya mencapai Rp 214 triliun. Hal ini menyebabkan perhitungan antara setoran dividen dan PMN mengalami defisit sebesar Rp 163 triliun.

Ketimpangan dalam Akses Kredit dan Infrastruktur

Meskipun BUMN berhasil menjalankan berbagai proyek infrastruktur besar seperti Kereta Cepat Whoosh, MRT, LRT, dan jalan tol trans Jawa, proyek-proyek ini dinilai lebih menguntungkan kelas menengah dan atas.

Sebagian besar masyarakat kelas pekerja masih menggunakan moda transportasi yang lebih murah seperti sepeda motor. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan transportasi publik yang dimotori BUMN belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama kalangan bawah yang sangat membutuhkan akses transportasi yang efisien.

Selain itu, dalam hal penyaluran kredit perbankan, ketimpangan juga terlihat jelas. Pada akhir 2023, kredit yang dialokasikan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hanya sebesar 19 persen dari total kredit nasional.

Yang lebih mengejutkan, tiga bank BUMN terbesar (BRI, BNI, dan Mandiri) hanya menyalurkan 13,2 persen kredit kepada UMKM, jauh di bawah rata-rata nasional. Padahal, penyaluran kredit yang lebih merata ke sektor UMKM diharapkan dapat mendukung perekonomian masyarakat bawah dan membantu mengurangi ketimpangan ekonomi.

Dampak Ketimpangan BUMN Terhadap Ekonomi

Ketimpangan dalam penyaluran kredit ini berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Jika bank-bank BUMN lebih berfokus pada memperbaiki alokasi kredit untuk UMKM, maka mungkin krisis ekonomi yang menyebabkan 9,5 juta kelas menengah jatuh ke dalam kemiskinan bisa dicegah.

Lebih jauh lagi, pertumbuhan ekonomi nasional di akhir masa pemerintahan Jokowi berpotensi mencapai angka yang lebih tinggi, mungkin hingga 8 persen per tahun.***

Dikutip dari artikel Tribunnews, "Naik Turun BUMN 10 Tahun Terakhir".

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini