LBJ - Serangan terbaru Israel kembali menghantam markas pasukan penjaga perdamaian PBB (UNIFIL) di Lebanon. Pada Minggu (13/10), pasukan pertahanan Israel (IDF) mendobrak gerbang utama markas UNIFIL di Ramyah, Lebanon, dengan menggunakan tank Merkava. Insiden ini menambah panjang daftar pelanggaran Israel terhadap resolusi internasional dan menciptakan ketegangan yang semakin memanas di kawasan tersebut.

Menurut rilis resmi dari UNIFIL, sekitar pukul 4.30 waktu setempat, personel UNIFIL melaporkan tiga peleton pasukan Israel melintasi Blue Line menuju Lebanon.

"Saat pasukan penjaga perdamaian berada di tempat perlindungan, dua tank Merkava milik IDF menghancurkan gerbang utama posisi tersebut dan memasuki posisi itu secara paksa," demikian pernyataan dari UNIFIL.

Pasukan Israel beberapa kali meminta agar markas UNIFIL mematikan lampu selama serangan berlangsung. Aksi protes dari UNIFIL melalui mekanisme penghubung tidak menghentikan serangan tersebut, namun akhirnya tank-tank Israel meninggalkan lokasi setelah sekitar 45 menit berlalu.

Meski demikian, dampak dari serangan tersebut dirasakan oleh 15 personel UNIFIL, yang mengalami iritasi kulit dan reaksi gastrointestinal akibat asap yang masuk ke dalam kamp.

"[Mereka mengalami] termasuk iritasi kulit dan reaksi gastrointestinal, setelah asap memasuki kamp," lanjut UNIFIL.

Pelanggaran Hukum Internasional dan Kecaman UNIFIL

Ini bukan kali pertama Israel menyerang markas UNIFIL di Lebanon. Pada minggu sebelumnya, ledakan di pos penjaga perdamaian menyebabkan sejumlah tentara terluka, termasuk dua tentara asal Indonesia dan beberapa personel dari Sri Lanka.

UNIFIL mengecam keras tindakan Israel yang melanggar hukum internasional.

"Untuk keempat kali dalam beberapa hari, kami mengingatkan tentara IDF dan semua aktor tentang kewajiban mereka untuk memastikan keselamatan dan keamanan personel dan properti PBB serta menghormati keutuhan gedung PBB yang tak bisa diganggu gugat setiap saat," tegas UNIFIL dalam pernyataan resminya.

Pelanggaran terhadap integritas dan posisi PBB merupakan pelanggaran berat atas hukum internasional, khususnya Resolusi Dewan Keamanan 1701 (2006).

UNIFIL menegaskan bahwa setiap serangan yang disengaja terhadap pasukan penjaga perdamaian adalah pelanggaran hukum humaniter internasional dan harus segera dihentikan.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini