LBJ - Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri menegaskan komitmennya untuk menjaga netralitas anggotanya selama pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Kepala Divpropam Polri, Irjen Abdul Karim, menegaskan akan menindak tegas setiap anggota yang terbukti tidak netral.

“Terkait pilkada, kami memang secara fokus lebih kepada masalah netralitas anggota,” kata Irjen Abdul Karim di Jakarta, Jumat (27/9).

Irjen Abdul Karim menekankan bahwa seluruh anggota Polri wajib bersikap netral dalam Pilkada. Setiap anggota yang terlibat politik praktis harus keluar dari institusi.

Divpropam Polri secara khusus menggelar rapat koordinasi (rakor) nasional untuk menyamakan persepsi terkait langkah strategis dalam menjaga netralitas. Pada rakor ini, mereka membahas isu penegakan hukum serta kedisiplinan anggota.

Langkah tegas sudah dilakukan sejak rakor tersebut digelar, dengan penekanan bahwa pelanggaran netralitas akan langsung ditindak. Divpropam juga telah mempersiapkan mekanisme untuk mengawal Pilkada 2024.

Penegasan ini disampaikan langsung oleh Kadiv Propam Polri di Jakarta. Ia mengingatkan kembali bahwa aturan terkait netralitas sudah jelas dan diterapkan di seluruh wilayah Indonesia.

Menjaga netralitas Polri penting untuk memastikan Pilkada berlangsung adil dan demokratis. Dengan penegakan yang ketat, Polri menjaga kepercayaan publik serta integritas institusi.

Irjen Abdul Karim menjelaskan, Propam Polri akan menindak tegas anggota yang melanggar.

“Kami akan tindak tegas apabila menemukan fakta di lapangan anggota yang terlibat dalam pilkada,” tegasnya.

Propam juga terbuka menerima masukan dari masyarakat demi memperbaiki kinerja internal Polri.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini