LBJ - Presiden terpilih, Prabowo Subianto, berencana melakukan perubahan besar-besaran di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) setelah resmi dilantik pada 20 Oktober mendatang.

Salah satu langkah utamanya adalah membentuk Kementerian Penerimaan Negara, yang akan menangani segala aspek terkait penerimaan negara, termasuk pajak dan cukai.

Informasi ini disampaikan oleh Burhanuddin Abdullah, Mantan Gubernur Bank Indonesia yang juga menjabat sebagai Dewan Penasihat Prabowo.

Dalam keterangannya, Burhanuddin menegaskan bahwa Prabowo akan menggabungkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) dalam satu kementerian baru.

"Insyaallah ada Menteri Penerimaan Negara yang mengurus pajak, cukai, dan PNBP jadi pisahan dari Kementerian Keuangan," ujar Burhanuddin dalam UOB Economic Outlook 2025 pada Rabu (25/9), dikutip dari Detikfinance.

Baca juga : Prabowo Siapkan Zaken Kabinet: Pemerintahan Profesional Tanpa Dominasi Partai

Reformasi Kementerian BUMN dan Transformasi Manajemen

Selain membentuk Kementerian Penerimaan Negara, Prabowo juga berencana melakukan transformasi besar di Kementerian BUMN.

Menurut Burhanuddin, meskipun BUMN memiliki nilai mencapai USD 1 triliun, kontribusi mereka terhadap negara dinilai masih bisa lebih ditingkatkan. Reformasi yang dilakukan Prabowo akan mencakup perubahan dalam manajemen, kelembagaan, dan budaya kerja.

"Harus ada transformasi kelembagaan, transformasi bisnis, transformasi kultural, transformasi manajemen. Jadi itu ya nanti barang kali kita akan lakukan sejak Januari 2025 yang akan datang," jelas Burhanuddin.

Transformasi ini merupakan bagian dari janji kampanye Prabowo yang tertuang dalam '8 Program Hasil Terbaik Cepat' bersama wakilnya, Gibran Rakabuming Raka.

Baca juga : RUU Kementerian Negara Disahkan: Kabinet Prabowo-Gibran, Kabinet Gemuk?

Pemisahan Direktorat Jenderal Pajak dari Kemenkeu

Salah satu langkah reformasi besar lainnya adalah pemisahan Direktorat Jenderal Pajak dari Kementerian Keuangan.

Prabowo berencana membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN) yang akan langsung berada di bawah kendali presiden.

Tujuannya adalah untuk menggenjot penerimaan negara, baik dari pajak maupun PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan penerimaan negara, mengingat pentingnya pajak dan PNBP sebagai sumber pendapatan negara.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini