LBJ - Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana membentuk zaken kabinet untuk masa pemerintahannya periode 2024-2029. Konsep kabinet ini diyakini akan mengutamakan para profesional yang ahli di bidangnya, dibandingkan dengan dominasi menteri dari partai politik.

"Pak Prabowo ingin pemerintahan yang dipimpinnya nanti adalah zaken kabinet, di mana orang-orang yang duduk di kementerian benar-benar ahli," ujar Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (9/9).

Langkah ini dipandang sebagai upaya Prabowo untuk mewujudkan pemerintahan yang efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil kerja nyata. Zaken kabinet menjadi pilihan untuk memberikan solusi terbaik terhadap berbagai tantangan bangsa dengan menunjuk kalangan profesional di posisi strategis kementerian.

Baca juga : Sidang Kabinet Terakhir di Ibu Kota Nusantara, Jokowi Sampaikan Terima Kasih dan Maaf

Komposisi Zaken Kabinet

Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa susunan kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi oleh kalangan ahli dan profesional. Sementara jatah menteri dari partai politik lebih sedikit Menurutnya, peran partai politik dalam kabinet Prabowo akan dibatasi untuk memaksimalkan efisiensi kerja.

Penyusunan kabinet ini diperkirakan selesai sebelum pelantikan Prabowo pada 20 Oktober 2024. Dasco juga memperkirakan bahwa keputusan terkait nomenklatur kementerian dan orang-orang yang akan mengisi posisi strategis tersebut akan final sekitar H-7 atau H-5 sebelum pelantikan.

Zaken kabinet bukanlah hal baru dalam sejarah pemerintahan Indonesia. Kabinet Natsir, yang dibentuk pada tahun 1960, merupakan salah satu contoh zaken kabinet yang diisi oleh para profesional di bidangnya. Sejarah juga mencatat bahwa Sjafruddin Prawiranegara dan Soemitro Djojohadikusumo, dua ahli ekonomi terkemuka saat itu, pernah menduduki posisi menteri di kabinet tersebut.

Baca juga : Hina Nabi Muhammad di Facebook, Muchtar Nababan Eks Anggota DPRD Sibolga Ditahan Polisi

Pelajaran dari Zaken Kabinet Sebelumnya

Zaken kabinet memiliki sejarah panjang di Indonesia, dimulai dengan Kabinet Natsir pada tahun 1960. Kabinet ini dianggap sebagai zaken karena sebagian besar menterinya berasal dari kalangan profesional, termasuk ahli ekonomi Sjafruddin Prawiranegara sebagai Menteri Keuangan dan Soemitro Djojohadikusumo sebagai Menteri Perdagangan dan Perindustrian. Namun, kabinet ini tidak bertahan lama karena masalah dukungan politik di parlemen.

Hal serupa terjadi pada Kabinet Wilopo yang dibentuk setahun setelah Kabinet Natsir. Meskipun Wilopo mencoba merangkul berbagai partai politik kecil, zaken kabinet yang ia bentuk juga tidak bertahan lama karena kurangnya dukungan mayoritas di parlemen. Para menteri dalam kabinet tersebut sebagian besar berasal dari partai politik dan tetap terikat pada keputusan partai masing-masing.

Dengan sejarah ini, Prabowo tampaknya berusaha untuk mengambil pelajaran dari kegagalan zaken kabinet di masa lalu. Keputusan untuk membatasi keterlibatan partai politik di kabinetnya mungkin menjadi salah satu strategi untuk memastikan stabilitas politik yang lebih kuat, sambil tetap mempertahankan kualitas profesional di pemerintahan.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini