LBJ - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah melakukan kajian terkait rencana kenaikan tarif tiket Kereta Rel Listrik (KRL). Kenaikan yang diusulkan berkisar antara Rp1.000 hingga Rp2.000. Meskipun kajian telah disiapkan, pemerintah belum mengambil keputusan final terkait hal ini.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, Risal Wasal, menjelaskan bahwa rencana kenaikan tarif KRL telah dikaji namun belum diterapkan.

"Kajian itu (menaikkan tarif KRL) ada sebenarnya, waktu itu kita mau menaikkan sebanyak Rp1.000. Waktu itu ya, Rp1.000-Rp2.000 itu posisinya (kenaikan tarif)," kata Risal, dikutip dari Antara, Kamis (12/9).

Meski begitu, Kemenhub belum memutuskan kapan atau apakah kenaikan tarif ini akan dilakukan. "Tapi itu belum, untuk penerapannya belum. Kajian itu ada, hanya cuma naik Rp1.000," jelasnya.

Selain itu, Risal juga menegaskan bahwa mereka masih menunggu arahan dari pemerintahan baru yang akan dipimpin oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Sampai sekarang belum juga ya (kenaikan tarif KRL) karena belum ada keputusan apakah itu naik atau tidaknya. Tunggu saja, kita tunggu kabinet (pemerintahan) baru, baru kita seperti apa arahnya ya. Kalau tebak-tebakan tidak keren juga," tambahnya.

Subsidi Berbasis NIK Masih Menunggu Keputusan

Di tengah isu kenaikan tarif KRL, muncul pula rencana untuk mengubah skema subsidi KRL menjadi berbasis nomor induk kependudukan (NIK). Hal ini disebutkan dalam Dokumen Nota Keuangan APBN 2025, di mana PT Kereta Api Indonesia (KAI) mendapatkan anggaran subsidi public service obligation (PSO) senilai Rp4,79 triliun, salah satunya untuk KRL Commuter Line.

Namun, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan resmi terkait perubahan skema subsidi tersebut. "Saya enggak tahu karena belum ada rapat mengenai itu," ungkap Jokowi saat menghadiri acara di Jakarta Timur.

Kenaikan tarif dan perubahan skema subsidi KRL masih dalam tahap pembahasan. Masyarakat diharapkan menunggu keputusan lebih lanjut dari pemerintah dan Kemenhub, yang akan diumumkan setelah koordinasi dengan pemerintahan baru.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini