LBJ - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersilakan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep dan Wali Kota Medan Bobby Nasution untuk memberikan data terkait dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi. Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (10/9).

Tessa Mahardhika menjelaskan bahwa Kaesang dan Bobby dapat menyerahkan data terkait dugaan gratifikasi tersebut melalui situs resmi KPK.

"Seandainya saudara K maupun saudara DN mau memberikan datanya secara sukarela melalui website gol.kpk.go.id, dipersilakan," ujarnya dikutip dari Antara.

Namun, Tessa menekankan bahwa proses pengusutan dugaan gratifikasi ini tetap berlangsung di Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan (PLPM) KPK, meskipun data sudah diserahkan. Pengusutan kasus ini tidak lagi berada di bawah kendali Direktorat Gratifikasi, namun didukung oleh bahan-bahan yang sudah dikumpulkan sebelumnya.

Latar Belakang Dugaan Gratifikasi Jet Pribadi

Kasus ini mencuat setelah Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman dan dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubaidillah Badrun melaporkan Kaesang dan Bobby ke KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi.

Ketua KPK, Nawawi Pomolango, menyatakan bahwa pihaknya memiliki kewenangan untuk mengusut dugaan tersebut, meskipun Kaesang bukan pejabat publik.

"Kita harus melihat Kaesang kaitannya dengan penyelenggaraan negara. Ada keluarganya," ujar Nawawi beberapa waktu yang lalu setelah menghadiri rapat kerja bersama Komisi III DPR di Senayan, Jakarta Selasa (3/9.

Ia menegaskan bahwa KPK memiliki kewenangan untuk menyelidiki dugaan korupsi ini karena bisa terkait dengan trading influence atau "perdagangan pengaruh," sebuah bentuk tindak korupsi di mana seseorang memanfaatkan pengaruh jabatan keluarganya.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini