LBJ - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menanggapi isu dugaan pencatutan identitas anak mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dalam daftar dukungan calon independen Dharma Pongrekun-Kun Wardana untuk Pilgub Jakarta 2024.

Komisioner KPU DKI Jakarta, Dody Wijaya, mengonfirmasi bahwa data anak Anies memang muncul dalam daftar dukungan tersebut. Namun, setelah dilakukan verifikasi faktual, data tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

"Kami cek memang yang bersangkutan dari sisi administrasi masuk sebagai data dukungan. Namun dari verifikasi faktual, statusnya menjadi tidak memenuhi syarat. Jadi status data dukungan yang bersangkutan dalam verifikasi faktual dinyatakan TMS (tidak memenuhi syarat),"  kata Dody saat ditemui di Jakarta Pusat, Jumat (16/8).

Dody menambahkan bahwa ada perbedaan antara data yang lolos verifikasi administrasi dan yang lolos verifikasi faktual di website Info Pemilu KPU.

"Data itu ada yang lolos tahap verifikasi administrasi, lolos faktual, berarti benar-benar mendukung. Ada yang lolos administrasi tapi enggak lolos faktual, berarti dia tidak mendukung sebenernya. Tapi administrasinya lolos. Nah itu tercampur di dalam info pemilu tersebut," ujarnya.

Baca juga : Anies Baswedan Beberkan Penyalahgunaan KTP Anaknya dalam Dukungan Calon Independen Pilkada DKI

Pencatutan Identitas KTP dalam Pemilu

Isu pencatutan KTP sebagai syarat dukungan calon independen ini bukan hanya dialami oleh anak Anies.

Beberapa warga DKI Jakarta juga melaporkan bahwa identitas mereka digunakan tanpa izin untuk mendukung pasangan Dharma-Kun. KPU, sebagai end user dalam proses verifikasi ini, menyatakan bahwa tanggung jawab sumber data KTP berada pada pasangan calon.

"Jadi KPU ini end user, soal sumber data KTP dan sebagainya, bisa ditanyakan ke bakal paslon, sumbernya dari mana, bagaimana cara mengumpulkan. Itu di luar dari kewenangan atau jangkauan kami," terang Dody.

Sementara itu, Anies Baswedan sendiri mengungkapkan melalui akun X Twitternya bahwa selain dua anaknya, adik dan beberapa anggota timnya juga mengalami hal yang sama.

"Alhamdulillah, KTP saya aman. Tapi KTP dua anak, adik, juga sebagian tim yg bekerja bersama ikut dicatut masuk daftar pendukung calon independen," ungkap Anies.

Verifikasi Ketat KPU dalam Pemilu

KPU menjelaskan bahwa proses verifikasi dilakukan dalam dua tahap, yaitu verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Pada tahap verifikasi administrasi, dukungan dinyatakan sah jika disertai KTP dan surat pernyataan dukungan. Namun, verifikasi faktual diperlukan untuk memastikan bahwa dukungan tersebut valid.

"Kami hanya melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Administrasi, sepanjang ada KTP-nya, ada pernyataan dukungan, maka kami nyatakan memenuhi syarat dalam verifikasi administrasi. Verifikasi faktual, dicocokkan KTP-nya, dicocokkan mendukung atau tidak mendukung," ujar Dody.

Polemik pencatutan KTP dalam pemilihan umum ini menjadi sorotan publik, terutama karena melibatkan tokoh-tokoh penting seperti Anies Baswedan dan keluarganya. KPU berharap masyarakat lebih waspada terhadap penggunaan data pribadi mereka dan selalu mengecek keabsahan informasi yang beredar.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini