LBJ - Pengunduran diri Airlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar mengguncang panggung politik Indonesia.

Keputusan mendadak ini terjadi setelah pertemuan penting di sebuah restoran di Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat malam (9/8).  Pertemuan berlangsung santai dan dihadiri oleh tokoh-tokoh senior Golkar seperti Bambang Soesatyo dan Robert Joppy Kardinal. Tidak ada tanda bahwa Airlangga Hartarto akan mundur. Bahkan, semua politisi yang hadir menyepakati bahwa musyawarah nasional Partai Golkar akan berlangsung sesuai jadwal pada Desember 2024.

"Terus selesainya bilang, 'munas Desember' karena memang ada tekanan beberapa hari sebelumnya untuk segera munas. Akhirnya semua sepakat munas Desember, lalu bubar," kata sumber CNNIndonesia.com yang mengetahui pertemuan itu.

Baca juga : Airlangga Beberkan Alasan Pengundurannya Sebagai Ketua Umum Golkar

Tekanan Hukum Sebagai Pemicu?

Sumber itu menginformasikan bahwa Airlangga menerima surat dari Kejaksaan Agung yang memuat pemberitahuan pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah. Sumber itu menyebutkan bahwa surat inilah yang memicu keputusan drastis tersebut.

"Suruh dia mengundurkan diri. Jadi kasus itu disetop. Kalau enggak, dia mau digeledah rumahnya," ungkap sumber tersebut. Tidak lama setelah itu, Airlangga mengumumkan pengunduran dirinya melalui sebuah video, mencerminkan tekanan yang mungkin ia rasakan.

"Setelah mempertimbangan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai ketua umum DPP Partai Golkar," kata Airlangga dalam video pengumumannya.

Baca juga : Aburizal Bakrie Memahami dan Menghargai Keputusan Airlangga

Kontroversi dan Spekulasi

Pengunduran diri Airlangga memunculkan spekulasi tentang adanya tekanan politik dan intervensi, khususnya berkaitan dengan ketidakselarasan dengan Presiden Joko Widodo

"Meskipun ia telah menunjukkan dukungan-dukungan politik selama Pilpres, tampaknya itu juga diuji dengan prospek sikapnya pada kasus Pilkada serentak. Ketika ada kecenderungan untuk tidak sejalan dengan pemerintahan Jokowi, tampaknya itu kembali mengalami intervensi," ujar Usman Hamid, anggota 'Aktivis 98 Melawan'.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan lebih lanjut tentang penggunaan perangkat hukum sebagai alat politik, sesuatu yang telah dituduhkan kepada pemerintahan sebelumnya.

"Penanganan perkara yang kami lakukan tidak didasarkan pada politisasi hukum. Tetapi didasarkan pada bukti dan fakta hukum," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar kepada wartawan di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (12/8).

Keputusan ketua umum Partai Golkar definitif akan ditetapkan pada Munas tanggal 20 Agustus. Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi menjadi calon favorit untuk posisi ini, didukung oleh 34 DPD Golkar, menurut Idrus Marham, Ketua Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilu Golkar.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini