[caption id="attachment_3563" align="alignnone" width="640"] Jokowi marah menemukan penggunaan anggaran sebesar Rp6,2 triliun untuk pembuatan ribuan aplikasi. (Foto:IG@Jokowi)[/caption]

LBJ - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan kemarahannya setelah menemukan penggunaan anggaran sebesar Rp6,2 triliun untuk pembuatan ribuan aplikasi di berbagai instansi pemerintah.

Jokowi menegaskan bahwa pembengkakan anggaran tersebut terjadi akibat instansi pemerintah yang terus menerus menciptakan aplikasi baru.

Menurutnya, setiap ada pergantian kepala instansi atau kepala daerah, selalu ada pembuatan aplikasi baru yang menyertainya.

"27 ribu aplikasi yang ada. Kemarin kita cek waktu bikin anggaran ada Rp6,2 triliun yang akan dipakai untuk membikin aplikasi baru. Di satu kementerian ada lebih dari 500 aplikasi," kata Jokowi dalam peluncuran INA Digital di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5).

Baca juga : Berkedok Warung Nasi Pria Asal Madura Edarkan Narkoba di Bojonggede

Proyek Tanpa Arah

Jokowi menyoroti bahwa orientasi dari pembuatan aplikasi-aplikasi tersebut selalu bersifat proyek tanpa arah yang jelas.

Dia menekankan pentingnya menghentikan kebiasaan ini dan tidak lagi melanjutkan proyek-proyek yang hanya menghabiskan anggaran tanpa manfaat yang signifikan bagi publik.

"Orientasinya selalu proyek. Itu yang kita hentikan dan tidak boleh diteruskan lagi," ujarnya. Jokowi juga menegaskan bahwa mulai tahun ini, instansi pemerintah harus berhenti membuat aplikasi baru dan platform-platform baru yang hanya membebani anggaran negara.

Baca juga : Gaji Karyawan Swasta Bakal Dipotong untuk Tapera Mulai Tanggal 10

Pengintegrasian Digitalisasi Layanan Publik

Sebagai solusi, Jokowi menggagas pengintegrasian digitalisasi pelayanan publik yang diwujudkan melalui penunjukan Perum Peruri sebagai Govtech Indonesia. Kebijakan ini diikuti dengan peluncuran super apps INA Digital, yang bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh layanan publik dalam satu aplikasi.

Aplikasi INA Digital akan berisi layanan-layanan penting seperti BPJS Kesehatan, pengurusan paspor, serta perpanjangan SIM dan STNK. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik di Indonesia.

"Mulai tahun ini berhenti membuat aplikasi yang baru, berhenti membikin platform-platform baru. Setop!" ucap Jokowi dengan tegas.

Baca juga : Taksi Udara untuk IKN Akan Uji Coba di Bulan Juli

Peluncuran INA Digital

Pada acara peluncuran INA Digital di Istana Negara, Jakarta, Jokowi kembali menekankan pentingnya perubahan paradigma dalam pengelolaan anggaran dan digitalisasi layanan publik.

INA Digital diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi pemborosan anggaran dan meningkatkan kualitas layanan publik di Indonesia.

Dengan pengintegrasian ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mengakses berbagai layanan pemerintah dalam satu platform, sehingga menghemat waktu dan biaya. ***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini