LBJ - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menilai partisipasi publik dalam pemenuhan gizi nasional terus menunjukkan tren positif. Ia menyebut semakin banyak masyarakat yang berinisiatif membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara mandiri tanpa bergantung pada pembiayaan negara.

Dadan mengungkapkan, bentuk dukungan terbaru datang dari Pemberdayaan Perempuan UMKM Indonesia (PPUMI) yang membangun tiga SPPG di Bogor, Jawa Barat. Seluruh fasilitas tersebut direncanakan mulai beroperasi pada Januari 2026 dan dibiayai sepenuhnya oleh masyarakat.

“Saya bersyukur karena terus dapat support dari masyarakat dan tambahan SPPG yang 100 persen dibiayai oleh masyarakat,” kata Dadan dikutip Rabu (24/12).

Baca juga : Pramono Jenguk Korban Mobil SPPG di Kalibaru, Pastikan Semua Ditanggung Pemprov

Ia menilai keterlibatan masyarakat dalam pembangunan SPPG menjadi faktor krusial dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, kolaborasi semacam ini mencerminkan kesadaran kolektif akan pentingnya pemenuhan gizi yang berkelanjutan.

“Saya kira ini bentuk kerja sama yang sangat baik antara pemerintah dan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ke depan akan sangat masif,” ujarnya.

Selain mendorong pembangunan SPPG, BGN juga memperkuat rantai pasok pangan di berbagai daerah. Dadan menegaskan lembaganya tidak memberlakukan standar menu nasional, melainkan hanya menetapkan standar komposisi gizi agar setiap wilayah dapat menyesuaikan dengan kondisi lokal.

“Kami hanya memberikan standar gizi. Karena itu harus ada ahli gizi di setiap SPPG agar menu bisa disesuaikan dengan selera masyarakat lokal. Dengan begitu, potensi sumber daya lokal bisa bangkit dan dimanfaatkan,” jelasnya.

Baca juga :Dampak Nyata Gizi dan Ekonomi: Program MBG BGN Dianugerahi Penghargaan Bergengsi

Menatap 2026, Dadan menyampaikan pemerintah telah menyiapkan anggaran besar untuk mendukung program pemenuhan gizi nasional. BGN memperoleh pagu anggaran sebesar Rp 268 triliun ditambah dana cadangan Rp 67 triliun, sehingga total anggaran mencapai Rp 335 triliun.

“Nanti 8 Januari 2026 kita mulai serempak ke seluruh Indonesia dengan penerima manfaat sekitar 55-60 juta dan itu akan kita sebarkan uang setiap hari antara Rp 850-900 miliar sampai Maret,” ujar Dadan.

Sementara itu, Ketua Umum PPUMI Munifah Syanwani menyampaikan pihaknya saat ini telah mengelola tujuh dapur MBG di berbagai titik. Ia menegaskan penempatan SPPG dilakukan secara strategis agar koordinasi berjalan efektif dan pelayanan gizi lebih optimal.

“Kami menempatkan (SPPG) di titik-titik yang sama supaya untuk mempermudahkan koordinasi,” ucap Munifah.

Munifah menambahkan, dapur SPPG di Tanah Sareal, Kota Bogor, akan melibatkan koperasi milik PPUMI yang bekerja sama dengan Koperasi Desa Merah Putih dalam penyediaan bahan pangan. Ia menegaskan seluruh langkah tersebut mengikuti mekanisme dan aturan pemerintah.

“PPUMI ini sudah dibangunnya sudah bersama-sama untuk menjalankan program pemerintah, sehingga pola jalan kita mengikuti alur dan aturan main pemerintah,” katanya.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini