LBJ - Nama Anggota Komisi I DPR RI, Endipat Wijaya, mendadak menjadi pusat sorotan publik setelah ucapannya soal donasi warga untuk korban banjir dan longsor di Sumatra menuai kritik luas.

Dalam sebuah rapat kerja di Senayan, ia menyinggung warga yang datang ke lokasi bencana namun seolah merasa paling berjasa.

"Orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh, padahal negara udah hadir dari awal. Ada orang baru datang, baru bikin satu posko ngomong pemerintah enggak ada. Padahal pemerintah udah bikin ratusan posko di sana," ujar Endipat.

Ucapan itu memantik reaksi netizen yang menilai pernyataan tersebut tidak semestinya keluar dari seorang pejabat publik.

Baca juga : Dikritik Yapping, Ferry Irwandi Balas dengan Aksi Donasi Bencana Rp10 Miliar

Endipat bukan figur baru di internal Partai Gerindra. Politikus kelahiran Bengkulu tahun 1984 itu menempuh pendidikan Teknik Metalurgi di Institut Teknologi Bandung (ITB) sebelum melanjutkan studi ke Swiss German University dengan jurusan Manajemen. Ia kemudian terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2024–2029 dari Dapil Kepulauan Riau.

Sebelum masuk politik, Endipat bekerja sebagai teknisi di Double A Group lalu bergabung dengan PT Kaltim Prima Coal. Karier politiknya dimulai pada 2011 ketika ia resmi bergabung dengan Partai Gerindra.

Pernyataan Endipat dalam rapat kerja yang mengundang pro dan kontra muncul ketika ia membandingkan donasi warga sebesar Rp10 miliar dengan bantuan pemerintah yang disebutnya jauh lebih besar.

Ia menegaskan, negara telah memberikan dukungan dalam jumlah besar sejak awal bencana melanda.

Baca juga : Sindiran DPR soal Donasi Relawan Rp10 Miliar: Negara Hadir, Tapi Tidak Terlihat

"Orang per orang cuma nyumbang Rp10 miliar, negara udah triliunan ke Aceh itu. Jadi yang kayak gitu mohon dijadikan perhatian sehingga ke depan tidak ada lagi informasi seolah-olah negara tidak hadir di mana-mana. Padahal negara sudah hadir sejak awal di dalam penanggulangan bencana," tambahnya.

Pernyataan tersebut membuat publik bereaksi karena dianggap menyepelekan kontribusi warga yang datang dan memberikan bantuan.

Endipat juga meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memperkuat publikasi kinerja pemerintah agar tidak kalah dari konten viral di media sosial.

Dalam sesi yang sama, Endipat menyoroti kinerja Kementerian Kehutanan yang menurutnya telah melakukan reboisasi besar-besaran namun kurang terdengar publik.

Baca juga : Bupati Aceh Selatan Klarifikasi dan Minta Maaf ke Prabowo Setelah Umrah di Tengah Bencana

"Sebagai contoh kami misalnya mendengar sebenarnya Kementerian Kehutanan itu sudah melakukan evaluasi dan gerakan menanam pohon secara besar-besaran, tetapi itu kan tidak pernah sampai ke telinga teman-teman sampai ke orang bawah selalu saja Kemenhut itu dikuliti dan dimacam-macamin lah, Bu, padahal mereka sudah melakukan banyak hal,"

Ia berharap publikasi pemerintah tidak kalah dari narasi pihak lain yang disebutnya “sok paling-paling” dalam kerja-kerja kebencanaan.

Sebagai penutup, Endipat menegaskan perlunya strategi komunikasi yang lebih kuat dari pemerintah. Ia menilai kementerian terkait harus lebih sensitif dan tanggap terhadap isu viral agar informasi resmi tidak tenggelam di tengah derasnya konten media sosial.

"Jadi kami mohon, Ibu, fokus nanti ke depan Komdigi ini mengerti dan tahu persis isu sensitif nasional membantu pemerintah memberitahukan dan mengamplifikasi informasi-informasi itu sehingga nggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini sok paling-paling di Aceh, di Sumatera dan lain-lain itu, Bu," tandasnya.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini