Koalisi Sipil Minta Prabowo Tetapkan Darurat Nasional untuk Banjir Besar Sumatra

By Shandi March
01 Dec 2025
Anggota DPR RI asal Aceh, Nasir Djamil, ikut mendorong pemerintah pusat agar menetapkan darurat bencana nasional. (X@Aceh)
LBJ – Desakan agar pemerintah pusat meningkatkan status bencana di Sumatra semakin keras terdengar. Hingga akhir pekan lalu, banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat belum masuk kategori darurat bencana nasional.
Kondisi ini memicu protes dari Koalisi Masyarakat Sipil Aceh yang meminta Presiden Prabowo Subianto turun tangan secara penuh.
Koordinator MaTA, Alfian, menegaskan bahwa situasi bencana di tiga provinsi tersebut sudah melewati batas kemampuan pemerintah daerah.
"Kami mendesak Presiden RI untuk segera menetapkan status darurat bencana nasional atas bencana banjir besar yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat,” kata Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) Alfian di Banda Aceh, Minggu (30/11) seperti dikutip dari Antara.
Baca juga : 147 Orang Tewas, 174 Masih Hilang dalam Rentetan Banjir dan Longsor Sumut
Koalisi tersebut terdiri dari LBH Banda Aceh, MaTA, AJI Banda Aceh, YKPI, hingga ICAIOS, yang semuanya menilai kondisi di lapangan sudah sangat darurat. Mereka menyoroti banyaknya warga terisolasi, kerusakan publik yang luas, hingga lumpuhnya akses jalur darat yang membuat bantuan tidak dapat bergerak cepat.
"Di sejumlah wilayah, akses transportasi terputus total sehingga bantuan logistik tidak dapat disalurkan," ujar Alfian.
Kondisi itu diperburuk oleh kelangkaan bahan kebutuhan pokok, padamnya listrik, dan matinya jaringan komunikasi di banyak titik. Tekanan terhadap pemerintah pusat pun makin besar karena situasi telah melampaui kapasitas fiskal pemerintah daerah.
Di sisi hukum, Advokat LBH Banda Aceh Rahmad Maulidin menjelaskan bahwa permintaan penetapan status darurat bencana nasional memiliki landasan yang kuat.
Ia merujuk pada UU Nomor 24 Tahun 2007 dan sejumlah aturan turunannya. Menurutnya, indikator-indikator dalam aturan tersebut sudah terpenuhi dengan jelas.
“Beberapa kabupaten/kota telah menyatakan secara resmi tidak sanggup dalam menangani bencana ini,” tegas Rahmad.
Baca juga : Banjir dan Longsor Terjang Sumut: Dampak Meluas di Empat Kabupaten
Ia menambahkan bahwa evakuasi dan pemenuhan logistik juga belum maksimal akibat akses darat dan telekomunikasi yang lumpuh.
Desakan yang sama datang dari DPR. Anggota DPR asal Aceh, Nasir Djamil, ikut mendorong pemerintah pusat agar menetapkan darurat bencana nasional.
"Jika tidak segera ditetapkan sebagai bencana nasional, saya khawatir jumlah korban akan terus bertambah. Dengan kerendahan hati, saya meminta dan mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk menetapkan status tersebut," ujar Nasir dalam keterangannya, Jumat (28/11).
BNPB mencatat dampak bencana sangat besar. Total korban jiwa di tiga provinsi mencapai 442 orang, sementara 402 orang masih hilang. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menjelaskan bahwa tim gabungan terus bekerja membuka akses, mencari korban, serta menyalurkan bantuan.
Baca juga : Presiden Prabowo: Banjir Sumatra Isyarat Nyata Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim
"BNPB bersama TNI/Polri, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, relawan, dan mitra internasional terus bekerja maksimal untuk mempercepat pencarian korban, pembukaan akses, pemulihan layanan vital, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat," ujar Suharyanto dalam konferensi pers di Pos Pendukung Nasional, Bandara Silangit, Tapanuli Utara, (30/11).
Namun, BNPB hingga kini belum memasukkan kejadian ini sebagai bencana nasional. Suharyanto menyebut bahwa keputusan tersebut merujuk pada perbandingan dengan bencana nasional sebelumnya seperti Covid-19 dan Tsunami Aceh 2004.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah masih memantau situasi dan terus mengirimkan bantuan melalui pesawat Hercules C-130 dan A-400.
"Ya kita terus monitor, kita kirim bantuan terus. Nanti kita menilai kondisinya," kata Prabowo, Jumat pekan lalu.
Meski bantuan terus berdatangan, permintaan peningkatan status bencana nasional tetap menggema. Banyak pihak menilai langkah itu penting untuk mempercepat mobilisasi tenaga, logistik, hingga internasional support bila diperlukan.***
Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini
