×
image

Buruh Geruduk Balai Kota, Desak UMP DKI 2026 Naik Jadi Rp6 Juta

  • image
  • By Shandi March

  • 17 Nov 2025

Ratusan buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Se Jakarta siang ini, Senin (17/11) menggelar aksi unjuk rasa di halaman Balaikota DKI Jakarta. (X@RadioElshinta)

Ratusan buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Se Jakarta siang ini, Senin (17/11) menggelar aksi unjuk rasa di halaman Balaikota DKI Jakarta. (X@RadioElshinta)


LBJ — Ribuan buruh dari berbagai federasi serikat pekerja menggelar demonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin (17/11). Aksi itu menuntut pemerintah menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 menjadi Rp6 juta, angka yang mereka anggap lebih sesuai dengan biaya hidup di ibu kota.

Dalam orasinya, perwakilan massa menegaskan tuntutan tersebut sebagai bentuk koreksi atas minimnya kenaikan upah lima tahun terakhir.

“Tuntut UMP sebesar Rp6 juta. Angka yang pantas untuk kehidupan layak,” ujar salah satu orator dari atas mobil komando.

Aliansi Federasi Serikat Pekerja-Serikat Buruh se-Jakarta menyebut pemerintah tidak memberikan kenaikan upah yang memadai sejak lima tahun terakhir, kecuali pada penetapan UMP tahun 2025.

Baca juga : Tim SAR Cari 27 Korban Longsor Banjarnegara, BNPB Ungkap Kerusakan Berat

Mereka menilai inflasi dan biaya hidup di Jakarta semakin membebani buruh, sehingga koreksi UMP 2026 harus lebih signifikan.

Selain kenaikan UMP, para buruh juga meminta Pemprov DKI kembali memberlakukan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).

Mereka mendesak agar UMSP ditetapkan minimal 5 persen di atas UMP sebagai bentuk afirmasi bagi sektor-sektor industri tertentu yang memiliki risiko kerja atau produktivitas lebih tinggi.

Kepolisian mengerahkan 1.063 aparat gabungan untuk mengawal jalannya aksi agar tetap kondusif. Dampak pengamanan ini membuat sejumlah ruas jalan di sekitar Balai Kota mengalami penutupan.

Baca juga : Operasi Zebra 2025 Resmi Dimulai, Ini Pelanggaran yang Jadi Target Polisi

Jalan Medan Merdeka Selatan menjadi titik paling terdampak. Polisi menutup akses dari arah Jalan Ridwan Rais, dan mengarahkan seluruh kendaraan untuk lurus menuju Jalan Medan Merdeka Timur. Penutupan dilakukan sejak pagi dan disesuaikan dengan intensitas massa yang terus berdatangan.

Aksi ini digerakkan oleh gabungan federasi serikat pekerja di Jakarta sebagai bentuk tekanan politik terhadap Pemprov DKI jelang penetapan UMP 2026.

Mereka menilai gubernur memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan upah layak bagi pekerja, terutama dalam situasi biaya hidup yang terus meningkat.***


Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini

Popular Post