LBJ – Tragedi robohnya musala di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur, pada Senin, (29/9), memicu perhatian serius Ketua DPR RI, Puan Maharani. Ia meminta pemerintah segera melakukan audit menyeluruh terhadap bangunan pondok pesantren di Indonesia, terutama yang digunakan sebagai fasilitas keagamaan dan pendidikan.

“Aparat terkait, termasuk Kementerian PU, Kementerian Agama, dan pemerintah daerah, harus bekerja sama melakukan audit teknis bangunan. Juga pendampingan psikologis atau trauma healing bagi korban,” ujar Puan dalam keterangan resmi, Rabu (1/10)

Peristiwa naas ini terjadi ketika musala yang masih dalam tahap pembangunan mendadak ambruk saat digunakan santri untuk salat berjemaah. Insiden tersebut menewaskan tiga santri dan menyebabkan puluhan lainnya luka-luka.

Baca juga : Upacara Hari Kesaktian Pancasila 2025, Prabowo Ajak Kenang Pahlawan Revolusi

Berdasarkan data per Selasa (30/9) pukul 08.00 WIB, tercatat 98 santri menjadi korban. Para korban dirawat di RSUD Sidoarjo, RSI Siti Hajar, serta RS Delta Surya. Hingga hari kedua evakuasi, Tim SAR berhasil mengevakuasi 11 korban tambahan dari reruntuhan, meski kondisi bangunan yang rapuh terus mengancam keselamatan.

“Tentunya kita berterima kasih atas peran tim SAR dan pihak-pihak yang membantu proses evakuasi ini. Dan yang paling penting, evakuasi harus memprioritaskan keselamatan dan keamanan para santri yang masih terjebak di reruntuhan bangunan,” tegas Puan.

Secara total, 102 korban berhasil diselamatkan, 91 orang masih dirawat di rumah sakit, 10 santri sudah dipulangkan, dan sekitar 38 lainnya diperkirakan masih terjebak.

Baca juga : Premanisme Turunan Tol Ancol, Dua Pelaku Ditangkap Polsek Pademangan

Menurut Puan, robohnya musala ini menjadi peringatan keras bagi pemerintah tentang lemahnya pengawasan terhadap standar konstruksi fasilitas publik.

Ia menekankan agar negara hadir menjamin kualitas pembangunan sarana pendidikan dan ibadah, terutama yang diperuntukkan bagi anak-anak.

“Negara harus hadir memastikan setiap proses pembangunan, terlebih yang menyangkut fasilitas publik untuk anak-anak, dilakukan sesuai kaidah konstruksi yang benar dan diawasi secara ketat,” ucapnya.

Selain penanganan darurat, Puan juga menyoroti pentingnya regulasi jangka panjang agar pembangunan sarana pesantren tidak lagi rawan bencana.

Ia mengingatkan bahwa pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan berbasis agama menampung jutaan santri di seluruh Indonesia, sehingga fasilitas yang ada harus benar-benar aman.

“Negara tidak boleh abai terhadap hak dasar anak untuk mendapatkan lingkungan pendidikan dan keagamaan yang sehat serta terlindungi dari risiko bencana dan kecelakaan teknis,” tambah Puan.

Baca juga :Viral Burung Merak di Perumahan Mewah Duren Sawit, BKSDA Lakukan Pengecekan

Di akhir pernyataannya, Puan menyampaikan rasa duka mendalam atas musibah tersebut dan menegaskan kembali bahwa perlindungan santri harus menjadi prioritas utama pemerintah.

“Dukacita kami sampaikan bagi para korban akibat kejadian ini. Pemerintah harus memastikan setiap santri belajar dan beribadah di tempat yang aman, layak, dan bermartabat,” kata Puan.***

Update Cepat, Info Lengkap! Join Whatsapp Channel Kami Klik Disini